Komisi E DPRD Sumut Soroti Keterbatasan UHC, Rancang Perda untuk Korban Tindak Kriminal

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Komisi E DPRD Sumut berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk penanganan Kesehatan korban begal dan penganiayaan di Sumut.  

Ketua Komisi E Sumut Muhammad Subandi mengatakan, hal itu dikarenakan tidak bisanya program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis menggunakan KTP milik Pemprov Sumut untuk penanganan kesehatan korban begal dan penganiayaan di Sumut.  

Dijelaskan Subandi, UHC ini hanya bisa digunakan untuk masyarakat yang berobat dengan cara mengikuti alur dan prosedur atau pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat darurat.

"Jadi begini korban dari pada begal dan penganiayaan serta segala macam yang sejenis memang belum ada yang bisa menampungnya. (Termasuk program UHC Pemprov Sumut) jadi perlu kita pikirkan untuk penanganan kesehatan untuk meraka," jelasnya kepada Tribun Medan, Selasa (16/9/2025).

Subandi berencana, untuk merevisi atau membuat Perda dalam penanganan korban begal dan penganiayaan.

"Rencana, sebentar lagi ada revisi Perda tentang penanggulangan daripada korban ini di sana bisa masuk. Mungkin susah cari pasalnya akibat dari pada kejahatan demikian.jadi bisa juga kita buat Perda barunya. Makanya ini akan kami bahas lebih serius lagi ke depan," ucapnya.

Menurutnya, masih ada banyak revisi Perda yang harus mereka lakukan. Mereka juga sedang mempersiapkan Perda untuk pekerja rentan.

"Rencana memasukkan poin ke Perda ya. Emang masih banyak yang masih kita kejar kedepannya.

Kami sedang mempersiapkan juga Perda pekerja rentan. di Sumut. pekerja rentan harus kita lindungi sehingga mereka mendapat BPJS ketenagakerjaan. Ini bakal jadi perhatian kami ke depan," jelasnya.

Meski begitu ia meminta Pemprov lebih serius lagi dalam penanganan begal dan penganiayaan di Sumut. 

"Selain korban yang kita pikiran, saya lebih fokus bagaimana bisa mencegah begal. Dan ini Sudah sejalan dengan pemerintah dalam perang narkoba.

Kalau kita temukan masalah di atas 80 persen begal itu pemakai (narkoba) jelasnya. 

Sementara itu, pengamat sosial Sumut Suryadi mengatakan, penanganan kesehatan korban dan penganiayaan di Sumut harus menjadi perhatian serius. 

"Memang benar bahwa pengecualian untuk korban begal dan penganiayaan dalam program UHC menjadi perhatian serius. Kasus-kasus tersebut sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap Pemprov Sumut dapat mempertimbangkan revisi kebijakan UHC agar korban begal dan penganiayaan bisa ditangani.