sumut terkini
Rapat Dengar Pendapat, Komisi III DPRD Siantar Pusing dengan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
Tongam Pangaribuan dari Partai Nasdem juga mengaku bingung dengan sajian data yang dilaporkan oleh DLHK.
Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Komisi III DPRD Pematangsiantar kebingungan dengan laporan penganggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Pembahasan P-APBD 2025, Senin (15/9/2025).
Ketua Komisi III, Cindira menyampaikan bahwa ia mengaku bingung dengan laporan pembukuan yang disajikan oleh Kepala DLHK Dedy Tunasto Setiawan. Pasalnya ada anggaran yang tidak singkron dari pagu awal, efisiensi, sampai dengan penyampaian di P-APBD 2025.
"Anggaran awal kan Rp 8,1 miliar, kemudian kan terjadi efisiensi menjadi Rp 7,6 miliar. Nah ini Kemudian kok yang disampaikan dalam P-APBD menjadi Rp 7,5 miliar. Kami mumet ini," kata Cindira.
Sempat beberapa kali coba dijelaskan Dinas LHK, Cindira dan teman-teman anggota Komisi III pun masih kebingungan dengan penjelasan anggaran Program Penunjang Urusan Daerah tersebut.
"Bagaimananya laporan Bapak ini? Bapak dan ibu ngerti nggak sih? Ini laporannya aja kami nggak ngerti, apalagi realisasi aja masih di bawah. Masih Rp 4,8 miliar," kata Cindira.
Dengan realisasi yang masih terserap Rp 4,8 miliar, Cindira bertambah heran dengan permintaan penambahan anggaran oleh DLHK sebesar Rp 554 juta.
Apalagi secara total, serapan anggaran di DLHK masih berada pada persentase 50 persen.
Sekretaris Komisi III, Alex Damanik pun meminta rapat Dengar Pendapat antara Dinas LHK harusnya berlangsung dengan interaksi yang berkualitas.
Seharusnya data yang disajikan mudah ditelaah bersama-sama.
"Berbobot lah rapat kita ini," kata Alex.
Tongam Pangaribuan dari Partai Nasdem juga mengaku bingung dengan sajian data yang dilaporkan oleh DLHK.
Menurutnya selisih Rp 100 juta saja harus perlu diperhatikan secara akuntabel.
"Saya aja dulu di Komisi I sangat concern dengan hal-hal begini. Ini selisihnya Rp 100 juta lebih ini, besar ini," kata Tongam Pangaribuan.
Dalam rapat ini, Ketua Komisi Cindira terpaksa mengambil skorsing selama 15 menit agar DLHK bisa memberikan penjelasan yang lengkap soal data anggaran yang mereka bawa ke DPRD Pematangsiantar.
(alj/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Bobby Nasution Sepakat TPL Ditutup Usai Bertemu Dengan Tetua Adat: Paling Lama Seminggu |
|
|---|
| Bertemu Tetua Adat Selama 2 Jam, Bobby Sepakat TPL Ditutup: Surat Rekomendasi Paling Lama Seminggu |
|
|---|
| Tahun 2026, Dinas PRKP Siantar Pakai Eks-Rumah Singgah Covid-19 Sebagai Kantor Baru |
|
|---|
| Akademisi Asia Tenggara Bedah Geopolitik Presiden Prabowo dalam Seminar Internasional di UINSU |
|
|---|
| Polres Tanah Karo Terbitkan Informasi DPO Pelaku yang Terlibat Dalam Pembunuhan Warga Nias |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/RAPAT-DENGAR-PENDAPAT-Dinas-Lingkungan-Hidup-mendapat.jpg)