Polda Sumut Masih Selidiki Dugaan Pemerasan Anggota DRPD Medan Salomo Pardede ke Pengusaha Biliar

Ketakutan diancam, kemudian Andryan terpaksa menyetor upeti kepada Salomo sebesar Rp 4 juta di bulan Februari secara tunai.

Setoran berlanjut hingga bulan April kemarin, melalui salah satu staf Salomo.

Di bulan April, Salomo diduga meminta setoran ditambah. Namun Andryan merasa keberatan dan akhirnya memilih melapor ke Polda Sumut dugaan pemerasan.

"Bulan April ini mereka malah minta tambah. Kami sudah gak mampu bayar jadi kami (beberapa pengusaha biliar) buat laporan ke Polda Sumut."

Anggota DPRD Medan, Salomo Pardede dari Partai Gerindra buka suara terkait dugaan pemerasan pada pengusaha biliar yang dilaporkan ke Polda Sumut.

Salomo telah siap hadapi proses hukum dengan menggandeng kuasa hukum. 

"Ada tiga itu LP, Xana Biliar itu masalah pajak katanya. Terus drawshoot katanya masalah izin katanya saya memeras Rp 50 juta. Satu lagi Hive Biliar (di Deliserdang) itu melaporkan kami masalah izin juga.

Itu lah LP ke kami, sajauh ini saya merasa di berita modsos difitnah. Di LP semua itu ada nama saya. Walau pun dibuat kronologisnya di situ seakan-akan perintah saya," katanya, Jumat (16/5/2025).

Terkait laporan polisi, Kuasa Hukum Salomo Pardede, Lingga mengatakan pihaknya bersifat menunggu panggilan polisi Polda Sumut.

Sejauh ini belum ada panggilan pertama untuk pemeriksaan dari total tiga LP yang disebutkan.

"Semua akan kami ikuti prosesnya dan kami akan tanggungjawab,"katanya.

Lingga menilai selama Salomo Pardede menjabat Ketua Pengurus Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumut usaha bisnis biliar meningkat di Sumatera.

Katanya, Kliennya selama ini berupaya agar para pengusaha diarahkan melengkapi izin dan administrasi sesuai peraturan daerah yang ada.

Terkait dua nama staf Salomo yang disebut-sebut melakukan transaksi dugaan pemerasan sudah diklarifikasi secara langsung oleh Salomo Pardede.

Selanjutnya proses penyelidikan diserahkan kepada wewenang penyidik Polda Sumut.