Massa Karo Bersatu Geruduk Kantor DPRD Karo, Sampaikan Sejumlah Keluhan

TRIBUN-MEDAN.com, KARO- Seratusan warga Kabupaten Karo yang tergabung di dalam masyarakat Karo Bersatu, melakukan aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo, Rabu (3/9/2025).

Amatan www.tribun-medan.com, massa mulanya berkumpul di Taman Makam Pahlawan, di Jalan Veteran, Kabanjahe. 

Usai massa berkumpul, selanjutnya peserta aksi melakukan long march mengarah ke Kantor DPRD Kabupaten Karo.

Di sana, massa mulanya menyampaikan aspirasinya di depan halaman Kantor DPRD menggunakan alat pengeras suara. 

Anggota DPRD Karo beserta Forkopimda Karo yang telah mengetahui adanya aksi hari ini, tak berselang lama langsung menemui para peserta aksi.

Di depan Forkopimda Karo dan pimpinan serta anggota DPRD Karo, massa menyampaikan keluhannya terkait permasalahan yang saat ini menjadi isu nasional seperti permasalahan akibat tunjangan anggota DPR yang dianggap tak memikirkan kondisi masyarakat. 

Berdasarkan keterangan salah satu koordinator aksi Daris Kaban, menjelaskan jika aksi ini merupakan bentuk ungkapan keresahan masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Dikatakannya, aksi ini tak hanya itu nasional namun isu permasalahan daerah seperti Penyakit Masyarakat (Pekat), hingga isu pengungsi Sinabung juga masih menjadi pembahasan pada aksi hari ini. 

"Kita lihat di mana-mana saat ini masyarakat sudah cukup mengeluh tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, salah satunya tunjangan anggota dewan yang tifak pro rakyat. Selain itu, kita juga membawa isu daerah untuk disampaikan kepada anggota legislatif maupun Pemkab," ujar Daris. 

Dikatakan Daris, ada 11 tuntutan yang hari ini dibawa oleh massa ke hadapan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Karo.

Di antaranya isu nasional yang mana massa meminta kepada DPR agar mengesahkan undang-undang perampasan aset, rampingkan kabinet untuk efisiensi anggaran, meminta kepada pemerintah agar mencopot pejabat yang memiliki jabatan tangkap. 

"Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, dan batalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR," katanya. 

Serta enam isu daerah yang menjadi tuntutan massa di antaranya, meminta kepada DPRD agar transparan dalam penggunaan anggaran belanja.

Meminta sikap DPRD Karo terhadap Pekat seperti judi dan narkoba, meminta Bupati Karo agar membuka ruang dialog dengan masyarakat. 

Selain itu, massa juga turut meminta ketegasan Pemkab Karo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).