Massa GMKI Tunda Bakar Ban saat Azan Demo di DPRD, Tuntut Reformasi DPR dan Polri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Gelombang aksi masih berlanjut di Kota Medan. Massa Gerakan Mahasiswa Kriten Indonesia (GMKI) mengelar unjuk rasa melawan represif, mengawal demokrasi, membela rakyat, Selasa (2/9/2025). 

Massa GMKI sempat menunda membakar ban saat Azan Ashar berkumandang. GMKI tetap menjaga nilai-nilai toleransi beragama di tengah tensi gejolak aksi.

Usai azan Ashar berakhir, ban dikabar dengan bensin, hingga membuat kepulan api dan asap pekat hitam di depan DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Massa datang ingin menyampaikan 10 tuntanan. 

Dengan semangat Oikumenisme dan Nasionalisme GMKI hadir sebagai Gereja yang tersamar dan jiwa patriotisme yang berdiri bersama-sama dengan warga masyarakat dan orang yang termarjinalkan.

Sejalan dengan visinya, Mewujudkan Perdamaian, Kesejahteraan, Kebenaran, Keutuhan Ciptaan, dan Demokrasi di Indonesia berdasarkan Kasih, GMKI secara konsisten melakukan aksi-aksi sosial dan refleksi sebagai bentuk respon untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. 

"Sampai tahun 2025, persoalan sosial kemasyarakatan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan.

Lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan kerap kali mengabaikan suara dan nasib masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah. (PP GMKI), " kata orator aksi GMKI di DPRD Medan. 

Massa GMKI menilai demokrasi di Indonesia hari ini banyak dipertanyakan substansinya.

Pemilu yang semestinya menjadi perayaan kedaulatan rakyat berubah menjadi panggung transaksional yang dikuasai modal besar. 

DPR sebagai lembaga representasi rakyat kerap meloloskan kebijakan yang berpihak pada Demodal ketimbang masyarakat, yang jelas-jelas melemahkan perlindungan terhadap buruh, petani, dan lingkungan hidup. 

BPC GMKI Medan memandang bahwa hari ini demokrasi hanya seperti prosedural tanpa keadilan sosial, demokrasi pincang, demokrasi seharusnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini semakin jauh dari rakyat. 

"Bangsa ini sedang berada jauh dari harapan rakyat. Suara rakyat terpinggirkan, aspirasi rakyat diabaikan, sementara negara semakin dikendalikan oleh oligarki," kata orator aksi. 

Wendi Sembiring dari GMKI Medan miris melihat pemerintahan menari riang gembira di atas kesengsaraan rakyat. Wajah bobrok demokrasi pun terlihat begitu jelas di Kota Medan. 

"Empat anggota DPRD Medan diduga melakukan pemerasan, menunjukkan betapa lembaga perwakilan di tingkat lokal pun tak luput dari praktik busuk. Kasus femisida yang belum tuntas juga menandakan lemahnya negara dalam melindungi perempuan," katanya. 

"Pendidikan dan kesehatan dikomersialisasi, sementara banjir, kemiskinan urban, dan kerusakan lingkungan tetap dibiarkan," cetusnya. 

"Sebagai GMKI Cabang Medan, kami tidak bisa diam. Diam berarti berkhianat terhadap iman, terhadap rakyat, dan terhadap masa depan bangsa,"pungkasnya. 

GMKI MENDESAK REFORMASI, Menuntut 10 POIN:

1. Reformasi total DPR RI agar kembali berpihak pada rakyat.

2. Reformasi POLRI dan adili aparat represif terhadap demonstran.

3. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk jerat koruptor dan mafia. 

4 . Sahkan RUU Masyarakat Adat demi keadilan ruang hidup.

5 . Lawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

6. Tindak tegas 4 anggota DPRD Medan yang terduga pemerasan.

7. Potong gaji dan tunjangan DPR yang tidak bekerja untuk rakyat.

8. Tolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.

9. Usut tuntas kasus femisida di Kota Medan dan lindungi perempuan.

10. Presiden wajib jaga keamanan, hentikan beban pajak, dan berantas mafia.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel