DPRD Asahan Didemo Mahasiswa, Ketua DPRD: Kami Patuh Keputusan Pusat

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN- Ratusan mahasiswa di Kabupaten Asahan melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan, Jalan Lintas Sumatera, Kisaran Timur, kabupaten Asahan, Senin (1/9/2025).

Dalam aksi yang berlangsung normal dan damai itu, beberapa pesan disampaikan oleh mahasiswa terkait permasalahan yang terjadi di Nasional maupun di Kabupaten Asahan.

Mulai dari isu tunjangan mewah DPR, hingga permasalahan gaji guru honorer yang dinilai sangat riskan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane mengaku menerima aspirasi dari mahasiswa.

"Kami sangat mengapresiasi mahasiswa yang sudah memberikan aspirasi dan masukan kepada kami di DPRD Asahan. Bahkan, mereka membawa aksi seruan damai, tidak anarkis dan terprovokasi," ujar Ketua DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane.

Katanya, saat ini beberapa partai politik telah membuat komitmen perubahan-perubahan kebijakan.

"Tentunya, kami DPRD Kabupaten Asahan dan juga partai politik patuh kepada pusat. Kami siap untuk mendukung apa yang sudah menjadi keputusan," ungkapnya.

Sementara itu, Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Asahan melakukan unjukrasa di Kantor DPRD Kabupaten Asahan.

UNRAS yang meminta agar kebijakan DPR RI terkait tunjangan mewah dibatalkan itu, HMI memutuskan melakukan aksi tunggal.

Tanpa aba-aba, puluhan mahasiswa tersebut langsung memblokade jalan Lintas Sumatera, di depan Kantor DPRD Asahan.

Aksi ini membuat seluruh elemen forkopimda terkejut dan langsung keluar pagar kantor DPRD untuk menemui massa aksi.

Ketua DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane yang mengajak mahasiswa agar masuki halaman kantor DPRD Asahan, ditolak oleh massa aksi yang langsung membubarkan diri.

Safril Darmawan Lubis, ketua HMI cabang Asahan mengaku aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa dan material kepada DPR.

"Ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap DPR, baik tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Dimana, kita ketahui bahwa ini menjadi catatan demokrasi dan catatan kita bersama bahwa DPR selalu memberikan kebijakan yang tidak mendasar," kata ketua HMI cabang Asahan, Safril Darmawan Lubis.

Terlebih, ungkapnya terkait tunjangan mewah DPR yang mendukung lahirnya hidup glamornya anggota dewan perwakilan rakyat.