Pengamat Politik Sumut: DPR Temui dan Kabulkan Tuntutan Massa  

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pengamat Politik Sumut, Faisal Rizal menyoroti, aksi unjuk rasa  yang dilakukan masyarakat  Indonesia untuk menghapus tunjangan mewah DPR.  

Dijelaskan Faisal, amarah masyarakat semakin memuncak lantaran tak ada satupun anggota DPR  yang menemui para massa. 

Selain itu, jikapun ada DPR yang menemui para massa, tak ada satupun dari pihaknya yang membahas soal tuntutan para massa.

Mereka hanya melakukan permohonan maaf, ucapan belasungkawa terhadap Affan dan terakhir  berjanji akan lebih baik.

"Padahal seharusnya mereka menemui para massa duduk bersama masyarakat sampaikan  jawaban mengenai tuntutan dari masyarakat bukan hanya sekedar meminta maaf dan berjanji lebih baik lagi," ucapnya kepada Tribun Medan, Minggu (31/8/2025).

Dikatakannya, tunjangan DPR itu bentuk penegaean kesenjangan bagi masyarakat yang saat ini kondisi ekonominya cukup sulit. 

"Tunjangan itu penegasan kesenjangan. Saya kira  tidak berdasar pada kenyataan masyarakat pada umumnya  yang sekarang pada lagi susah, barang naik, kerja susah. Sementara pendapatan masyarakat segitu aja pajak naik. Kemudian kita melihat, mereka mendapat fasilitas DPR  pada bagus  ini yang buat semakin senjang," ucapnya. 

Menurutnya, adanya gerakan aksi unjuk rasa karena adanya pemicu yang dirasakan masyarakat secara bersamaan.

"Ini yang kemudian memicu keluhan-keluhan bersama sampai pada terciptanya gerakan itu. Gerakan itu muncul krn ada keluhan bersama. Pada dasarnya ini karena kesenjangan elit politik yah tidak mrsa keadaan di bawah tidak baik-baik saja. Mereka para elit politik memikirkan diri mereka sendiri sehinggat buat orang turun ke jalan," ucapnya. 

Menurutnya,  jika saja para anggota DPR memberikan penegasan tunjangan dihapus tentu bisa meredam masyarakat. 

"Sejauh ini mereka (Anggota DPR) hanya mintaa maaf  dan berjanji menjadi lebih baik. Tapi, tidak ada yang mau mengatakan atau membahas soal tuntutan demonstran dilanjuti atau dikabulkan dalam seminggu  ini tidak ada. Kalau itu dinyatakan mungkin akan terjadi di ekskalasi penurunan suhu panas di lapangan," jelasnya

Jika pun tidak semua tuntutan dikabulkan, kata Faisal setidaknya ada beberapa yang dijanjikan untuk dikabulkan terutama penghapusan tunjangan.

"Kalau soal tunjangan DPRD Sumut yang  online tunjangan transportasi Rp 15 juta perbulan dan tunjangan sewa rumah Rp 40 juta itu cukup besar ya. Saya kira kalau memang benar, saya belum lihat naskah tunjangan. Saya minta DPRD stop tunjangan itu," ucapnya. 

Diterangkannya, tunjangan di DPRD Sumut juga harus dievaluasi. Kalau bisa distop mulai bulan depan.

"DPR saja sudah distop soal tunjangan meski belum ada pernyataan resmi. Tapi DPRD Sumut pun juga harus  benar benar dievaluasi dan dikaji ulang terkait tunjangan tersebut. kebijakan kek gitu dianggap tidak empatik terhadap kesusahan masyarakat," jelasnya.