PDI Perjaungan Sumut

Reses di Penghujung Toba, Fraksi PDIP Komisi XIII Serap Keluhan Klaim Hutan: Jangan Takut Diancam

Rapidin Simbolon menyampaikan komitmen mendampingi pemerintah desa dan warga menghadapi persoalan klaim hutan

Editor: Arjuna Bakkara
TRIBUN MEDAN/TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Ketua DPD PDIP Sumut yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon berdialog dengan warga Desa Adian Baja Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Senin (2/3/2026). Dalam reses tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait klaim kawasan hutan, pupuk subsidi, dan kerusakan jalan usaha tani. 

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBA-Jalan berkelok dari Balige menuju Kecamatan Pintu Pohan Meranti bukan lintasan yang ramah. Tebing curam dan tikungan tajam mengantar rombongan Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs Rapidin Simbolon MM, tiba di Desa Adian Baja Meranti Timur, Senin (2/3/2026). 

Desa ini berada di salah satu sudut terpencil Kabupaten Toba jauh dari pusat pemerintahan, dan kerap jauh pula dari perhatian. Rapidin didampingi kader PDIP lainnya seperti Tonny Simanjuntak, Ramlan Silalahi, Sugeng Siahaan dan lainnya.

Kedatangan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara itu bukan sekadar agenda reses rutin. 

Ia datang untuk mendengar langsung keluhan warga dari pupuk subsidi yang sulit diperoleh, jalan usaha tani yang rusak, hingga klaim kawasan hutan negara yang memicu keresahan.

Penatua desa, Oppu Arguna Siagian, menyambut kunjungan itu sebagai pengakuan atas keberadaan mereka. “Jarang ada yang datang sampai ke sini,” ujarnya.

Kepala Desa Adian Baja Meranti Timur, Robinson Sarumpaet, berbicara blak-blakan. 

Ia menyebut kehadiran Satgas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang mendatangi perkampungan dan memberi tekanan kepada aparat desa karena pro warga terkait klaim kawasan hutan.

“Harapan kami, bapak bisa membantu kami menghadapi ini ya pak. Ketika mereka datang kami serpti dalam teknan  dan diperhadapakn ke pilihan yang serbasalah,” katanya.

Camat Pintu Pohan Meranti, Erwin Siahaan, menguatkan. Menurutnya, lahan yang kini dipersoalkan sudah lama dikuasai masyarakat secara turun-temurun. 

“Ini dijaga orang tua kami sejak dulu. Saya tahu betul karena saya juga putra daerah sini,” ujarnya.

Isu pertanian tak kalah mengemuka. Warga meminta dukungan bibit, pupuk bersubsidi, dan alat mesin pertanian. Jalan usaha tani yang rusak disebut menghambat distribusi hasil panen.

Menanggapi keluhan itu, Rapidin menyatakan akan membawa persoalan klaim hutan ke tingkat pusat dan berkoordinasi lintas komisi serta fraksi. 

Ia meminta warga tak gentar menghadapi tekanan dari pemerintah atau aparat.

Secara khusus kepada  Camat dan Kepala Desa Rapidin menyampaikan apresiasi atas keberpihakannya kepada warga atas klaim hutan negara di daerah pemerintahan mereka.

“Saya salut bapak Kades dan pak Camat yang berani maju mebela rakyat memperjuangkan lahannya.Pak kades jangan takut kalau ada yang mengancam atau mengintervensi. Sampaikan kepada saya. Kita perjuangkan bersama,” ujarnya.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved