Usai 18 Tahun Berkuasa, Hamas Umumkan Lepas Pemerintahan di Jalur Gaza, Ini Tujuannya

TRIBUN-MEDAN.com - Faksi Palestina, Hamas, mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir dua dekade terakhir mengelola jalannya roda pemerintahan di Jalur Gaza.

Keputusan ini diumumkan pada Senin (6/7/2026) waktu setempat, sengaja diambil guna membuka jalan lebar bagi komite teknokrat independen untuk mengambil alih seluruh fungsi administrasi sipil di wilayah konflik tersebut.

Langkah mundur ini menandai babak baru dalam peta geopolitik Timur Tengah sejak Hamas memimpin pemerintahan Gaza setelah merebut kendali wilayah dari faksi Fatah pada 2007 silam.

Sinyal kesiapan Hamas untuk menanggalkan takhta kekuasaan di Gaza sebenarnya sudah berulang kali disuarakan sejak kesepakatan gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025.

Proses transisi birokrasi ini nantinya akan diserahkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat yang dibentuk oleh Board of Peace di bawah mediasi eks Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Namun, peralihan ini diprediksi tidak akan berjalan mudah mengingat komite tersebut hingga kini masih tertahan di Cairo, Mesir.

Meskipun badan pemerintahan beranggotakan 15 orang resmi dibubarkan, sejumlah pengamat menilai langkah taktis Hamas ini masih bersifat simbolis semata.

Titik buntu krusial yang sesungguhnya berada pada klausul perundingan tahap kedua, yakni tuntutan pelucutan senjata militer Hamas yang hingga kini ditolak keras oleh kelompok tersebut.

Di sisi lain, eskalasi di lapangan tetap memanas karena pasukan militer Israel justru dilaporkan terus memperluas jangkauan operasi dan kini telah menguasai mayoritas wilayah administratif Jalur Gaza.

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, menjelaskan bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan dokumen pengunduran diri demi mempermudah alih fungsi pemerintahan kepada NCAG yang dipimpin oleh Ali Shaath.

Langkah ini dipertegas oleh Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, yang menyebut keputusan tersebut sebagai strategi diplomasi agar dunia internasional melihat bahwa tanggung jawab pengelolaan wilayah tidak lagi berada di pundak mereka.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan," kata Qassem kepada AFP.

Pihak Hamas juga menyatakan bahwa keputusan pembubaran ini telah disampaikan langsung kepada berbagai faksi politik Palestina dalam pertemuan konsolidasi di Cairo, di mana langkah tersebut disambut baik sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan ruang bagi NCAG.

Meskipun struktur birokrasi sipil telah dikosongkan oleh Hamas, realisasi di lapangan masih terganjal restu politik internasional.

NCAG dilaporkan belum bisa menginjakkan kaki di Gaza akibat adanya nota keberatan yang dilayangkan oleh pemerintah Israel.