Di Tengah Gelombang Demo Tuntut Setop MBG, Gibran Usulkan Ponpes, Gereja, hingga PKK Ikut Kelola MBG

TRIBUN-MEDAN.com - Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan lembaga agama ikut dilibatkan dalam program ini, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Gibran menanggapi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orangtua murid, semua bisa dilibatkan," kata Gibran di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara (NTT), Kamis (18/6/2026). 

Gibran menilai, usulan melibatkan kantin sekolah, termasuk SMK Tata Boga, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di program MBG sangat tepat. 

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan akan lebih baik jika orangtua siswa dilibatkan karena mereka yang tahu soal kondisi anaknya. 

Selain itu, masukan-masukan dari orangtua murid itu paling baik untuk perbaikan menu dalam program MBG. 

"Jadi, semakin banyak melibatkan orang, terutama tadi ya, orangtua murid. Karena tadi yang saya undang adalah orangtua murid, itu nanti ke depan saya yakin pelaksanaannya akan lebih baik karena adik-adik kita ini kan ya ada yang picky eater, ada yang makannya banyak, makannya dikit, macam-macam," tutur dia.

Baca juga: Makan Gratis Disetop Selama Libur Sekolah, Pengusaha MBG Tak Terima: Bertentangan dengan Perjanjian!

Gelombang Demo Tuntut MBG Dihentikan

Polemik program MBG saat ini bergulir kian kencang setelah terbongkarnya megakorupsi di tingkat pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung diperkirakan meraup miliaran rupiah setiap hari dari kongkalikong insentif dengan mitra SPPG.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menemukan bukti penggelembungan harga (mark up) pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,035 triliun yang dikerjakan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Terbongkarnya skandal BGN memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat.

Aksi unjuk rasa terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Malang, dan lainnya. Tuntutan yang disuarakan salah satunya adalah penghentian progam MBG.

Misalnya saja di Malang, Jawa Timur, massa mahasiswa berunjuk rasa emnuntut penghentian MBG di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026).

Dalam aksi ini, massa mahasiswa diterima Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Harvad Kurniawan, serta Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah.