Prabowo Ungkap Penyebab Rendahnya Gaji Guru, ASN hingga Penegak Hukum

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap penyebab rendahnya gaji guru, termasuk aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum

Prabowo menyiinggung soal kekayaan nasional ke luar negeri selama puluhan tahun terakhir.

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyebut Indonesia sebenarnya memiliki kinerja perdagangan yang positif selama lebih dari dua dekade terakhir.

Namun, keuntungan besar dari aktivitas perdagangan tersebut dinilai tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri karena banyak dana justru mengalir keluar Indonesia.

“Perdagangan kita selama 22 tahun tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih tinggi dari impor,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan jajaran kabinet.

Meski demikian, Prabowo mengungkapkan bahwa surplus perdagangan yang diperoleh Indonesia selama kurun waktu tersebut mencapai 436 miliar dollar AS, tetapi sebanyak 343 miliar dollar AS justru keluar ke luar negeri.

“Tapi apa yang terjadi? Keuntungan kita selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar AS, yang keluar adalah 343 miliar dolar AS,” katanya.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa negara belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang ideal bagi para guru, ASN, maupun aparat penegak hukum.

Ia menilai besarnya kekayaan nasional yang bocor ke luar negeri membuat ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas.

Prabowo menegaskan bahwa persoalan itu bukan semata-mata disebabkan lemahnya kemampuan ekonomi nasional, melainkan karena adanya praktik-praktik curang dalam aktivitas perdagangan internasional.

Salah satu yang disorot ialah praktik underinvoicing atau manipulasi nilai transaksi perdagangan.

Praktik underinvoicing biasanya dilakukan dengan melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya.

Modus tersebut memungkinkan sebagian keuntungan disimpan di luar negeri sehingga tidak tercatat sepenuhnya dalam sistem keuangan domestik.

Presiden menilai kebocoran kekayaan negara akibat praktik-praktik seperti itu telah berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik serta kesejahteraan aparatur negara.

Baca juga: Respons Menteri HAM Pigai Nonton Film Pesta Babi, Yusril: Pembubaran Nobar Bukan Arahan Pemerintah

Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menjadi penegasan mengenai pentingnya pembenahan tata kelola ekonomi nasional, khususnya dalam pengawasan perdagangan internasional dan arus modal keluar negeri.

Pemerintah, kata dia, harus mampu memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya dan aktivitas ekonomi nasional dapat kembali dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo juga berulang kali menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan penguatan pengelolaan kekayaan nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat, termasuk kalangan tenaga pendidik dan aparatur negara

Baca juga: Tanggapan Pemerintah soal Ditangkapnya 9 Warga Indonesia oleh Militer Israel

Baca juga: Rincian Hadiah dan Bonus Fantastis Arsenal Juara Liga Inggris 2025/2026

 (*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: Tribunnews.com 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan