HEBOH Perjalanan Dinas Mewah KPU, Sewa Helikopter Rp 198,9 Juta Untuk Lantik KPPS di Cianjur

TRIBUN-MEDAN.com - Di tengah langkah efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah, muncul kabar heboh tentang perjalanan dinas mewah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sewa helikopter untuk sarana transportasi.

Perjalanan dinas itu dalam agenda pelantikan 1.463 anggota KPPS pada 25 Januari 2024 di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Biaya sewa helikopter dari PT Whitesky Aviation mencapai Rp 198,9 juta.

Saat ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima laporan terkait dugaan etik yang dilakukan terkait sewa helikopter. Keempatnya adalah:

1. Anggota KPU RI Parsadaan Harahap
2. Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno
3. Anggota KPU Jawa Barat Abdullah Syap’i
4. Sekretaris KPU Jawa Barat Achama Syaifudin Rahadian

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, membenarkan adanya aduan terkait dugaan etik tersebut.

"Kami terima aduan itu, dua hari lalu," kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2026).

Saat ini DKPP tengah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebelum masuk sidang perdana.

"Kita verifikasi data aduannya. Kalau ada yang kurang, diminta dilengkapi. Kalau semua sudah lengkap baru dijadwalkan sidang," jelas Heddy. 

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan empat pejabat penyelenggara pemilu ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter dalam perjalanan dinas ke Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Koalisi menilai penggunaan helikopter tersebut tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatutan penggunaan anggaran negara sebagaimana diatur dalam aturan perjalanan dinas pemerintah. 

Mereka menyoroti lokasi tujuan yang disebut masih memiliki akses jalan memadai dan tidak berada dalam kondisi darurat, sehingga penggunaan moda transportasi udara dinilai tidak mendesak.

Selain itu, biaya penyewaan helikopter dari PT Whitesky Aviation mencapai Rp 198,9 juta. 

Padahal, berdasarkan estimasi tarif sewa Bell 505 Jet Ranger X dan durasi penerbangan sekitar 2 jam 14 menit, biaya penerbangan diperkirakan hanya sekitar Rp49,5 juta. 

Koalisi juga menyoroti tidak terbukanya informasi terkait rencana pengadaan dan realisasi penggunaan helikopter tersebut kepada publik. 

Atas dasar itu, para pengadu meminta DKPP menyatakan para teradu melakukan pelanggaran kode etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

KPU Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Pemborosan Sewa Helikopter

Koalisi Masyarakat Sipil -salah satu pihak di dalamnya adalah eks mantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay- melaporkan bekas lembaga tempatnya bertugas ke DKPP.

KPU dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter dalam perjalanan ke Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada 25 Januari 2024.

"Pada Rabu, 13 Mei 2026 Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penggunaan helikopter oleh penyelenggara pemilu,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan pers, Kamis (14/5/2026).

“Laporan ini didasarkan atas potensi pemborosan anggaran negara dan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatan,” lanjut isi keterangan pers itu.

Penggunaan helikopter tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatutan penggunaan anggaran negara.

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 juncto PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, pencapaian kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas. 

Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) mengatur biaya perjalanan dinas wajib mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Dalam praktik administrasi pemerintahan, helikopter bukan moda transportasi standar untuk perjalanan dinas reguler. 

Penggunaannya hanya dapat dibenarkan dalam kondisi mendesak, keterbatasan akses, atau situasi yang berkaitan dengan keselamatan maupun kepentingan strategis negara. 

Padahal, lokasi tujuan disebut memiliki akses jalan yang memadai dan tidak berada dalam kondisi bencana, force majeure, ataupun keadaan darurat lain yang mengharuskan penggunaan transportasi udara berbiaya tinggi. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com