Kenapa Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan Aparat?

TRIBUN-MEDAN.COM - Film dokumenter "Pesta Babi" adalah karya investigatif garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang menyoroti perlawanan masyarakat adat Papua terhadap proyek pembangunan skala besar, deforestasi, dan perampasan tanah ulayat.

Namun, film dokumenter ini menuai kontroversi karena dianggap mendiskreditkan pemerintah, sehingga beberapa pemutarannya di kampus dibubarkan paksa.

Terbaru, kegiatan nonton bareng (nobar) film  yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan Society Of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara dibubarkan pihak TNI dari Kodim 1501/Ternate pada Jumat (8/5/2026) malam.

Terkait hal ini, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengecam tindakan pihak TNI yang membubarkan kegiatan nobar dokumenter Pesta Babi ini. Menurut Anis film adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

"Semestinya nonton film itu ya bagian dari ekspresi seni yang itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat berekspresi. Harusnya tidak perlu dibubarkan," kata Anis saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (10/5/2026).

"Dan pemerintah tidak perlu reaktif. Dan tentu dalam hal ini TNI tidak punya kewenangan untuk melakukan pembubaran masyarakat yang melakukan nobar. Dan biasanya habis nobaritu kan diskusi," imbuh Anis.

Untuk itu ia berharap ke depannya tidak ada aksi pembubaran serupa. Menurutnya hal-hal serupa akan menodai demokrasi dan menjadi paradoks di negara demorkasi.

"Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, masyarakat punya ruang aman untuk nonton film, untuk diskusi karena itu bagian dari hak yang dijamin di dalam konstitusi," pungkas Anis.

Tribunnews.com juga telah mencoba meminta penjelasan perihal kejadian itu kepada Pusat Penerangan (Puspen) TNI dan Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) pada Minggu (10/5/2026). 

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari TNI terkait hal itu.

DPR Ingatkan Aparat Bertindak Sesuai Aturan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di Ternate, oleh Kodim 1501/Ternate pada Jumat (8/5/2026) malam lalu.

Dave meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang proporsional serta konstitusional.

Menurut Dave, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. 

Namun di sisi lain, aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Terkait peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter ‘Pesta Babi’ di Ternate, saya memandang bahwa semua pihak perlu menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang proporsional, konstitusional, serta menjunjung prinsip demokrasi dan ketertiban umum secara seimbang,” kata Dave saat dihubungi, Minggu (10/5/2026).

Dave menjelaskan aparat keamanan, termasuk TNI, memang memiliki kewajiban menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik sosial, terutama di wilayah yang memiliki sensitivitas sosial tertentu.

“Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas, ketertiban, dan mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sensitivitas sosial tertentu,” ucapnya.

Kendati demikian, Dave menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum dan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Karena itu, setiap tindakan aparat, termasuk TNI, harus tetap berada dalam koridor tugas pokok dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Legislator Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, dalam menghadapi kegiatan sipil agar tidak memunculkan kesan intimidatif di tengah masyarakat.

“Pendekatan persuasif, dialogis, dan koordinatif tentu harus selalu menjadi prioritas dalam menghadapi kegiatan sipil agar tidak menimbulkan kesan intimidatif ataupun ruang tafsir yang dapat memicu polemik di publik,” pungkas Dave.

Pembubaran di Kampus Unram

Sebelumnya di Universitas Mataram (Unram), ratusan mahasiswa dibubarkan pihak kampus saat menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” tersebut pada Kamis (7/5/2026) malam.

Pembubaran terjadi ketika mahasiswa memasang layar putih di halaman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unram untuk memutar film tersebut.

Sejumlah petugas keamanan kampus tampak menutupi layar, sementara proyektor dan laptop mahasiswa diawasi pihak rektorat. 

Ketua Grahapala Universitas Mataram, Randhy, mempertanyakan alasan pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut. 

“Kenapa kami dilarang putar film dokumenter Pesta Babi? Apa alasannya,” kata Randhy di hadapan staf rektorat yang berjaga di lokasi, dikutip dari Kompas.com. 

Rektorat Sebut Demi Kondusivitas Kampus

Situasi sempat memanas ketika mahasiswa tetap memutar audio film “Pesta Babi” di tengah perdebatan dengan pihak kampus.

Di lokasi juga tampak aparat keamanan kampus berjaga, sementara sejumlah personel intelijen kepolisian dan TNI disebut memantau dari kejauhan.

Wakil Rektor III Unram, dr. Sujita, kemudian datang dan menyampaikan secara langsung larangan pemutaran film tersebut.

“Dengan alasan kondusivitas saya minta film ini tidak diputar. Saya tidak mengutarakan alasannya, mestinya kalian tahu sendiri,” kata Sujita. 

Ia menyebut pelarangan dilakukan demi menjaga persatuan dan menghindari potensi ketersinggungan pihak tertentu. 

“Film ini saya kira kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola,” ujarnya. 

Pernyataan itu langsung disambut teriakan penolakan dari mahasiswa. 

Mahasiswa menilai pelarangan pemutaran film tersebut menunjukkan sikap kampus yang anti kritik dan tidak memberi ruang kebebasan akademik.

“Mahasiswanya malu kampusnya melarang nonton film yang sangat perlu dan penting ini,” teriak sejumlah mahasiswa di lokasi.

Mahasiswa lainnya, Darmawan Alawi, menyebut pihak kampus tidak independen dan dinilai takut terhadap tekanan pihak tertentu.

“Inilah watak dari kampus kami ini. Kami harapkan semua kawan-kawan tak berkecil hati karena masih banyak ruang di luar kampus tempat menonton film ini,” katanya.

Mahasiswa asal Papua bernama Kova juga menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan rektorat. 

“Dalam film yang menceritakan penderitaan dan kesedihan rakyat Papua, tak hanya dirasakan kami saja, tapi juga seluruh rakyat Indonesia lainnya,” ujar Kova.

Meski dibubarkan di lingkungan kampus, sebagian mahasiswa tetap melanjutkan nobar di ruang fakultas maupun di sebuah kafe di luar area kampus.

Menurut mahasiswa, ratusan orang tetap mengikuti pemutaran film tersebut hingga larut malam.

“Kami tidak akan berhenti menggelar nobar Pesta Babi ini. Semakin dilarang kami semakin menyebar,” kata Randhy.

Sebelumnya, pemutaran film “Pesta Babi” juga sempat dibubarkan di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Sabtu (25/4/2026) malam.

Film berdurasi sekitar 1 jam 30 menit itu mengangkat kisah masyarakat Papua yang disebut kehilangan ruang hidup akibat ekspansi korporasi dan kerusakan hutan adat.

Tentang Film Pesta Babi

- Judul lengkap: Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita

- Sutradara: Dandhy Laksono & Cypri Dale

- Durasi: ±90 menit

- Produksi: Kolaborasi Watchdoc, Jubi Media, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, Ekspedisi Indonesia Baru

Isi Dokumenter

- Deforestasi Papua: 2,5 juta hektar hutan direncanakan dikonversi menjadi perkebunan industri (sawit & tebu) atas nama “ketahanan pangan” dan “transisi energi”.

- Perlawanan masyarakat adat: Komunitas Marind, Yei, Awyu, dan Muyu menolak proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Mereka menggunakan simbol budaya seperti ritual pesta babi dan pemasangan ribuan salib adat sebagai tanda perlawanan.

- Militerisasi: Dokumenter menyoroti keterlibatan aparat bersenjata dalam pengamanan proyek, yang menimbulkan intimidasi terhadap warga lokal.

- Konteks politik: Film juga menyinggung isu separatisme dan operasi militer Indonesia selama enam dekade di Papua, yang terkait erat dengan eksploitasi sumber daya alam.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: TNI Bubarkan Gelaran Nobar Film Pesta Babi, Komnas HAM: Tidak Punya Kewenangan

Baca juga: Film Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Hutan Dibabat Karena Alasan PSN