PEMICU Massa Lempari Ular ke Pendopo Indramayu, Kecewa Tak Ditemui Bupati Lucky Hakim

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah pemicu Pendopo Indramayu dilempari ular oleh massa.

Adapun baru-baru ini viral aksi pelemparan ular di depan Pendopo Indramayu pada Kamis (7/5/2026).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami melakukan aksi tak lazim dengan melemparkan ular ke arah gedung pusat pemerintahan tersebut.

Aksi ini pun sontak viral di jagat maya dan memicu perbincangan hangat.

Langkah ekstrem ini rupanya menjadi puncak kekecewaan massa.

Mereka merasa diabaikan karena Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak kunjung keluar menemui para demonstran untuk berdialog langsung.

Baca juga: Pemilihan Sempat Tegang, Arif Harahap Terpilih Sebagai Ketua DPD KNPI Siantar Periode 2026-2029

Koordinator aksi, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan bahwa pelepasan ular tersebut bukanlah tanpa makna. Hewan melata itu dipilih sebagai satir atau simbol sindiran terhadap gaya kepemimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu saat ini.

Rakhmat menilai, kebijakan pemerintah selama ini hanya bersifat seremonial atau simbolis tanpa memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga di akar rumput.

“Simbol lempar ular ini menjadi bentuk kritik kami terhadap kebijakan yang terkesan simbolis.

Masyarakat membutuhkan solusi yang benar-benar dirasakan dampaknya,” kata Rakhmat saat dikonfirmasi pada Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Kronologi Pegawai Minimarket Sukabumi Akhiri Hidup Usai Bahas Seserahan dan Biaya Nikah dengan Pacar

Selain kekecewaan karena gagal bertemu bupati, Aliansi Topi Jerami membawa raport merah terkait sejumlah isu krusial.

Masalah sampah yang menggunung di berbagai sudut kota menjadi sorotan utama.

Rakhmat menjelaskan bahwa warga sebenarnya sudah disiplin membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), namun lambatnya pengangkutan membuat aroma tak sedap menyeruak dan mengganggu kesehatan.

Tak hanya itu, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi di Indramayu dianggap berbanding terbalik dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pemerintah.

“Kami menuntut Bupati Indramayu untuk membuka secara transparan seluruh kebijakan dan program kerja yang selama ini diklaim berhasil, serta mempertanggungjawabkan secara jujur capaian yang faktanya tidak dirasakan oleh masyarakat,” tegas Rakhmat.