Prabowo Sebut Tak Paksa Anak Orang Kaya Makan MBG: Yang Tidak Perlu Enggak Apa-apa

TRIBUN-MEDAN.COM – Presiden RI Prabowo Subianto sebut tak paksa anak orang kaya makan MBG.

Adapun baru-baru ini Prabowo mengatakan dirinya tidak akan memaksakan untuk memberikan program MBG.

Prabowo mengaku tidak masalah jika anak orang kaya tidak mau makan MBG.

Sehingga ia mengaku tidak akan memaksakan untuk memberikan program MBG kepada anak orang kaya.

Mulanya, Prabowo bertanya kepada para nelayan di Gorontalo, apakah anak mereka sudah menerima MBG di sekolah atau belum.

"Bagaimana di Gorontalo? MBG sudah ada di sekolah-sekolah?" ujar Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Sejumlah nelayan pun mengaku anaknya belum mendapat MBG.

Baca juga: PRESIDEN PRABOWO: Jangan Paksakan MBG kepada Anak Orang Kaya, Lantas Bagaimana soal Anggarannya?

Prabowo berjanji akan mencatat mana sekolah yang belum kebagian MBG.

Sebab, Prabowo menegaskan, semua sekolah yang merasa perlu akan diberikan MBG.

“Kita segera pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita akan berikan MBG semuanya," jelasnya.

Sedangkan bagi yang tidak perlu MBG, Prabowo mengaku tidak masalah.

Dia menyebut anak-anak orang kaya pasti tidak perlu MBG.

"Yang tidak perlu enggak apa-apa ya kan.

Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu, enggak apa-apa, benar, enggak dipaksa," ucap Prabowo.

"Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak kita rajin belajar, betul?" imbuhnya.

Baca juga: Kunjungi Nelayan di Gorontalo, Prabowo Kembali Suarakan Ekonomi Indonesia Kuat, Kita Tidak Panik

Disisi lain diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana minta kampus punya dapur MBG, begini respons Universitas Indonesia.

Adapun permintaan Kepala BGN agar lingkungan perguruan tinggi punya dapur MBG direspons rektor Universitas Indonesia.

Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menilai wacana tersebut tidak bisa diputuskan secara sederhana. Ia menegaskan perlunya kajian mendalam, terutama dari sisi operasional dan pelaksana di lapangan. 

Menurut Heri, peran utama perguruan tinggi tetap berada pada jalur akademik: pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa fungsi tersebut tidak boleh tergeser oleh program di luar mandat inti kampus.

"Universitas itu kan kita memiliki banyak unit usaha. Ada yang punya hotel misalnya. Misalnya kita UI punya Wisma Makara.

Di dalam Wisma Makara itu ada dapur yang sudah biasa melayani masakan dan lain-lain untuk tamu hotel dan lain-lain," kata Heri.

"Nah seandainya nanti ada MBG pun, SPPG ya, ini perlu dikaji terlebih dahulu ya. Tentunya bukan di universitasnya, tetapi di unit usahanya yang lebih relevan," lanjut dia.

Baca juga: HEBOH Perusahaan Ramai-ramai Pilih Pecat Karyawan Gen Z yang Baru Bekerja, Kenapa?

Pernyataan ini menegaskan bahwa jika program MBG dijalankan di lingkungan kampus, maka pelaksanaannya sebaiknya tidak langsung berada di bawah institusi akademik.

Heri menilai, unit usaha milik kampus justru lebih siap secara teknis untuk menjalankan program seperti dapur MBG. Unit-unit ini sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan layanan, termasuk dapur dan penyediaan makanan.

"Jadi bukan di universitasnya yang memiliki tugas yang sudah jelas, yaitu pendidikan, riset inovasi dan pengambilan masyarakat. Unit usaha yang relevan, yang tentunya seharusnya nanti menanganinya," jelas Heri.

Dengan pendekatan ini, kampus tetap bisa berkontribusi tanpa mengganggu fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebelumnya, gagasan “satu kampus satu dapur” disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Ia mendorong agar setiap perguruan tinggi memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujarnya dalam forum perguruan tinggi.

Menurutnya, pelibatan kampus merupakan langkah strategis karena perguruan tinggi memiliki kapasitas sebagai penyedia solusi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based solution provider).

*/tribun-medan.com

sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com