Berpidato di Cilacap, Prabowo Bicara Guyuran Uang Negara untuk MBG dan Kopdes, Apa yang Salah?

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto membeberkan seputar guyuran uang negara terhadap sejumlah program pemerintah, yang kerap menuai kritik dari banyak kalangan. 

Sejumlah program itu antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, perumahan rakyat, dan lainnya. 

Prabowo mengklaim guyuran uang negara dalam program itu untuk rakyat. 

“Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?” ujar Prabowo saat berpidato di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo mengatakan, program itu menjadi instrumen pemerintah untuk mengendalikan arus perputaran uang agar tidak lari ke luar negeri.

Menurutnya, uang tersebut pasti akan dikorupsi jika tidak digunakan untuk program yang justru manfaatnya berputar di akar rumput.

“Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat Indonesia,” tutur Prabowo. 

Baca juga: Anggaran IT MBG Sebesar Rp 1,2 T, Kepala BGN: Agar Distribusi Gizi Tepat Sasaran

Baca juga: Anggaran Rp5,7 M Untuk Aplikasi Rapat Daring BGN Jadi Sorotan, Dadan Hindayana Buka Suara

Baca juga: LAGI Anggaran BGN Jadi Sorotan, Bayar Jasa EO Rp 113,9 Miliar, Ini Penjelasan Dadan Hindayana

Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo berujar dirinya akan terus berpihak kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Ia menyebut, program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih mendorong perekonomian di masyarakat. 

Setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) misalnya, mempekerjakan 50 orang. 

Saat ini, jumlah SPPG di seluruh tanah air sekitar 26.000 unit.

Ketika jumlah SPPG mencapai 30.000 unit, maka jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 1,5 juta orang. 

Sementara, 81.000 Kopdes Merah Putih yang dibangun secara bertahap setiap unitnya akan mempekerjakan 18 pegawai. 

“Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80.000 kali 18 Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih,” ujar Prabowo. 

Di sisi lain, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih juga dicanangkan sebagai off taker atau pihak yang membeli produk pertanian.

Sejumlah SPPG diketahui membeli bahan baku menu masakan dari petani atau pedagang. 

Operasional MBG membuat permintaan terhadap produk pertanian sehingga jerih payah petani laku terjual. 

“Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga, tidak mungkin rakyat kita sejahtera, sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take,” kata dia. 

Klaim Banyak Negara Lain Belajar Program MBG

Selain itu, Prabowo juga mengeklaim banyak negara lain yang mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. 

"Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder-minder-minder, selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita," kata Prabowo.

Dia bilang, Indonesia dalam waktu singkat sudah mampu memberikan lebih dari 60 juta orang lewat program MBG.

"Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, iya kan, lima kali seminggu. Yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat, di mana, negara mana? Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take off lebih dahulu dari kita," ujar Prabowo.

SPPG Ditutup Sementara Tetap Dapat Insentif Rp6 Juta

Sementara itu, kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola MBG terus memunculkan kontroversi.

Terbaru, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan SPPG yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari. 

Hal ini dikatakan Dadan Hindayana saat meresmikan SPPG milik Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026). 

Dadan mengatakan, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara hingga per awal April. 

“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan kepada wartawan. 

Ia mengatakan, pemberian insentif Rp 6 juta per hari tersebut, untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. 

"Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu," ungkapnya. 

Dadan menjelaskan, penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS). (*/tribunmedan.com)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com