Anggaran Rp5,7 M Untuk Aplikasi Rapat Daring BGN Jadi Sorotan, Dadan Hindayana Buka Suara

TRIBUN-MEDAN.COM – Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara soal anggaran aplikasi rapat daring yang anggarannya Rp5,7 miliar.

Adapun anggaran pengadaan lisensi aplikasi rapat daring milik Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik.

Nilai anggaran disebut mencapai angka fantastis Rp 5,7 miliar atau sekitar Rp 633 juta per paket.

Kepala BGN Dadan Hindayana pun buka suara terkait hal tersebut.

"Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam,

serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah," jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Akhir Nasib Aipda Robig Polisi Tembak Pelajar Kini Terbukti Pakai Narkoba, Dipindah ke Nusakambangan

Menurut Dadan, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.

Kapasitasnya sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Dadan menyebut, layanan tersebut digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II),

pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Baca juga: Detik-detik Sopir Angkot Dibakar Rekannya Usai Cekcok Saat Antrean Ngetem di Tanah Abang

Layanan video conference digunakan untuk berbagai kebutuhan program MBG, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik.

Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, kata Dadan, pihaknya dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah.

Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," kata dia.

Dadan menjelaskan pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan.

Baca juga: ALASAN AW Brimob Minta Maaf Soal Keributan Gerebek Istrinya Selingkuh, Tapi Tetap Laporkan Pratu WI

Namun juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman dan standar pelaksanaan yang sama.

Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.

"Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujarnya.

*/tribun-medan.com

artikel ini telah tayang di Tribunjatim