Dituduh Nepotisme, Rudy Mas'ud Bandingkan dengan Prabowo: Apa Bedanya Hashim dengan Presiden?

TRIBUN-MEDAN.com - Dituduh Gubernur nepotisme, Rudy Mas'ud bandingkan dengan Prabowo.

Diberitakan Rudy menunjuk adiknya, Hijrah Masud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Hal ini memunculkan dugaan nepotisme yang dilakukan Rudy dalam pemerintahan.

Baca juga: Adhyaksa FC Tahan Imbang PSMS Medan 1-1, Dua Kartu Merah Warnai Pertandingan

Usai viral, Gubernur Kalimantan Timur itu membandingkan keputusannya menunjuk adik masuk pemerintahan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Rudy mengatakan keputusan yang ia ambil sama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dimana Prabowo yang menunjukan sang adik, Hashim Djojohadikusumo menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Baca juga: RESPONS Ferizka Utami Saat Didatangi IDAI Hingga KPAI Usai Viral Bayi Menangis Ditotok Sirih

Ia mengatakan alasan menunjuk sang adik untuk menangani pekerjaan Gubernur Kaltim yang bersifat pribadi.

"Kadang ada di Jakarta nanti yang handle di sini siapa ? karena ada hal yang sifatnya privasi misalkan logistik atau mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui siapa-siapa yang kami beritakan, dia (Hijrah) bisa ada di situ," katanya.

Rudy pun membandingkan bahwa keputusan yang ia ambil juga dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya keputusan tersebut bagian dari hak prerogatif seorang pimpinan.

"Sama, pak Hashim juga begitu. Apa bedanya pak Hashim dengan bapak presiden, kan dia percayakan, itu memang hak prerogratif," katanya.

Rudy Masud mengatakan ia menjadi salah bilamana Hijrah mendadak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa melewati mekanisme yang berlaku.

"Kecuali ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN, dilantikan menjadi kepala dinas, lho ini gak melalui proses, ah itu salah.  Sepanjang melalui proses di dalam Pemprov Kaltim," katanya.

Baca juga: Gegara Wanita SPA, Tiga Personel Polda Sumut Diproses, Satu Telah Ditahan, Berikut Kasusnya

Ia menjelaskan tugas TAGUPP untuk mengawal kegiatan percepatan di lapangan.

"Terkait TAGUPP juga ini adalah untuk mengawal percepatan kegiatan ekseskusi lapangan," katanya.

"Dia tidak untuk menentukan apalagi memerintahkan pada OPD, tidak. Dia hanya mengawal saja. nanti dia akan menyampaikan perlu percepatan, perlu pertimbangan," tambah Rudy Masud.

Alasan Rudy Mas'ud tak Temui Massa Aksi 21 April

Inilah alasan Rudy Mas'ud tak temui massa aksi 21 April.

Gubernur Kalimantan Timur kini siap hadapi hak angket.

Diberitakan sebelumnya, berbagai aliansi masyarakat hingga mahasiswa hadir memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Baca juga: Ide Kegiatan dan Aksi Nyata pada Momen Hari Bumi 22 April 2026

Dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi adalah pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat serta proyek renovasi kantor yang dianggap menghabiskan anggaran besar namun tidak mendesak.

Massa menilai alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

Massa juga menuntut agar aspirasi mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kaltim serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai kontroversial.

Baca juga: Kunjungan Kapolres Simalungun Perkuat Profesionalisme Polri, Tegaskan Pelayanan Humanis & Integritas

Namun hingga demo berakhir, Rudy tak kunjung menemui pendemo.

Rudy Masud memutuskan tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan kantornya di, Kota Samarinda, Selasa (21/4/2026).

Rudy Masud menjelaskan bahwa berdasarkan informasi sehari sebelum aksi (H-1), ia mengetahui tujuan utama massa sebenarnya adalah gedung DPRD Kaltim. 

Ia sempat mengira massa akan tetap berada di sana, namun ternyata aspirasi tersebut dialihkan ke Pemprov Kaltim. 

Rudy Masud menegaskan pada dasarnya ia siap menerima aspirasi tersebut, namun bukan di tengah jalan.

"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ujar Rudy Masud, Kamis (23/4/2026) malam.

Ia menegaskan sebenarnya pintu kantor maupun rumah jabatan selalu terbuka 1x24 jam untuk berdialog. 

Menurutnya, berdialog secara langsung jauh lebih efektif karena suasana yang lebih tenang akan menghasilkan resolusi yang konstruktif bagi pembangunan daerah. 

Ia juga sempat menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa, namun tawaran itu ditolak.

Baca juga: Dibungkus Karung Seolah Durian, Polresta Deli Serdang Gagalkan Pengiriman 50 Kg Sabu di Pintu Tol

"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," terangnya.

Rudy Masud mengaku menyaksikan langsung momen kericuhan tersebut dari dalam kantor Gubernur Kaltim.

Ia melihat botol air mineral hingga pecahan batu dari trotoar dilemparkan oleh oknum massa ke arah aparat keamanan yang berjaga.

"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?," ungkapnya.

Selain alasan keamanan, ia menyatakan tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan di tengah kerumunan tanpa membuka data-data terkait tuntutan yang diajukan. 

Ia meminta para mahasiswa dan seluruh aliansi untuk memahami bahwa setiap pernyataan pemerintah harus berlandaskan data yang valid.

"Kami mendengarkan sekali dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa aliansi-aliansi seluruh masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan