Klarifikasi BGN 1 Sapi Dipotong di tiap SPPG Bukan Real di Lapangan, Kini Disebut Sekadar Simulasi

TRIBUN-MEDAN.COM -  Sempat viral pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyatakan sekitar 19 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana program MBG membutuhkan satu ekor sapi setiap hari. 

Maka ada 19 ribu ekor sapi harus dipotong dalam sehari.

Sementara jika dilakukan 4 kali sebulan, maka tinggal dikalikan.

Dadan menegaskan, angka tersebut bukan kebutuhan riil, melainkan sekadar simulasi perhitungan.

 Dadan Hindayana, menjelaskan soal program MBG membutuhkan 19.000 ekor sapi per hari untuk produksi menu makanan.

Kata Dadan, angka yang sempat menjadi sorotan publik itu bukan kebutuhan riil, melainkan sekadar ilustrasi perhitungan. 

Dadan Hindayana menegaskan bahwa angka 19.000 ekor sapi hanyalah simulasi berbasis asumsi tertentu bukan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (25/4/2026).

Dadan menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram. 

Jumlah itu setara dengan satu ekor sapi untuk sekali produksi.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," ujarnya berandai-andai.

Namun, skenario tersebut hanya berlaku jika seluruh dapur MBG di Indonesia secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi sesuatu yang sejauh ini tidak pernah diterapkan.

Dadan mencontohkan momen peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, ketika menu nasi goreng dan telur disajikan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. 

Dampaknya cukup signifikan terhadap pasar.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," ungkapnya.

Lonjakan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan menu seragam bisa memberi tekanan besar pada pasokan dan harga pangan.

Untuk menghindari dampak serupa, BGN memilih pendekatan yang lebih fleksibel. 

Menu MBG disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas harga di pasar, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," pungkas Dadan.

Baca juga: PSMS Medan Unggul 1-0 kontra Adhyaksa FC Banten di Babak Pertama

Pastikan Tanpa Gejolak Harga Pangan

Penjelasan ini menegaskan bahwa program MBG tidak sekadar soal memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan pasar.

Pemerintah berupaya memastikan program berjalan efektif tanpa memicu gejolak harga pangan.

Dengan pendekatan adaptif ini, MBG diharapkan tetap mampu mencapai tujuannya meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.\

Anggaran Video Conference Rp 5,7 Miliar Disorot

Setelah pengadaan motor listrik MBG, laptop, hingga kaos kaki kini ada lagi layanan video conference.

Untuk video conference BGN menggunakan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar.

Ia menyebut, layanan itu untuk periode April hingga Desember 2026.

Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama," kata Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/4).

Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. 

Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi penting.

Dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. 

"Layanan video conference merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN," terang dia.

Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah," ujar dia.

Baca juga: Biro Travel Haji Satu Per Satu Datang Kembalikan Uang ke KPK terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Baca juga: Liga Champions PSG vs Bayern Muenchen, Atletico Madrid vs Arsenal

Mahfud MD Singgung Pemborosan Anggaran

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun dan tengah ramai diperbincangkan publik.

Sejumlah pos pengeluaran BGN menjadi sorotan, mulai dari pengadaan motor listrik MBG, laptop, layanan video conference hingga kaos kaki yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.

Untuk pengadaan kaos kaki, anggaran dilaporkan mencapai Rp 6,9 miliar dengan harga sekitar Rp100 ribu per pasang untuk total sekitar 17 ribu pasang.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyindir adanya dugaan pemborosan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Ia membandingkan harga kaos kaki tersebut dengan harga yang biasa ia beli secara pribadi melalui platform daring.

“Ya pemborosan itu ada. Ini kaos kakiku Rp100 ribu dapat tiga (pasang), beli di online aja banyak sekali,” kata Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud juga menyarankan agar pengadaan seperti itu dilakukan lewat e-commerce agar lebih hemat.

“Beli di online, lewat Google atau apa, minta kaos kaki itu sudah bagus-bagus. Saya beli Rp200 ribu sudah dapat enam (pasang),” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kebutuhan pengadaan dengan harga tersebut.

“Ini kaos kaki Rp100 ribu satu pasang, itu untuk siapa dan untuk apa? Kok sampai segitu?” ucapnya.

Selain kaos kaki, Mahfud MD juga menyinggung pengeluaran lain BGN seperti motor listrik MBG dan laptop yang dinilai tidak kecil.

Meski demikian, ia tetap menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak mendapat dukungan masyarakat di daerah.

Mahfud mengatakan program tersebut tetap bisa dilanjutkan selama benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(*/Tribun-medan.com) 

Sumber: Tribunnews.com/tribunvideo

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan