Seorang Anggota KKB Papua Tewas Ditembak Aparat, Buronan Sejak 2024

TRIBUN-MEDAN.com - Petugas menembak mati Oni Enumbi, anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen.

Oni Enumbi merupukan buronan atau DPO sejak tahun 2024.

Oni Enumbi sebelumnya ditangkap oleh Satgas Ops Damai Cartenz di Kampung Wuyuki, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Senin (20/4/2026).

Baca juga: Nasib 2 Tersangka Penikaman Nus Kei Terancam Hukuman Mati, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Petugas menyebut anggota KKB itu disebut tewas setelah ditembak aparat karena berusaha kabur.

Kasatgas Gakkum Operasi Damai Cartenz Kombes Pol IGG Era Adhinata mengatakan bahwa Oni Enumbi adalah DPO sejak tahun 2024. 

Baca juga: TANGIS Pilu JL, Uang Ayahnya Rp4,7 Miliar Digelapkan Suami, Sebagian Diberikan ke Wanita Selingkuhan

Anak buah Lekagak itu diduga terlibat dalam penembakan anggota TNI Sertu Ismunandar pada 17 Maret 2024 di Puncak Jaya.

Saat itu, korban mengalami luka tembak pada bagian kepala bagian belakang, luka bacok pada bahu bagian belakang sebelah kiri, luka bacok pada paha depan sebelah kiri hingga meninggal dunia.

 "Iya benar. Penangkapan tadi sore di Kampung Wuyukwi. Pelaku adalah DPO sejak tahun 2024 dan terlibat salah satu aksi pembunuhan anggota TNI tahun 2024 lalu," ujar Era saat ditemui di Jalan Perjuangan, Mimika, Papua Tengah, Senin malam.

 Era menjelaskan, penangkapan itu berawal sekitar pukul 16.07 WIT saat tim melakukan observasi terhadap KKB Puncak Jaya.

Petugas mendeteksi adanya anak buah Lekagak yakni Oni Enumbi alias Mambramo Enumbi di sekitar Kampung Wuyukwi.

Saat dilakukan penangkapan, anggota KKB itu mencoba untuk melarikan diri sehingga tim menembaknya di ketiak sebelah kanan.

"Selanjutnya tim membawanya ke RSUD Mulia untuk dilakukan penanganan medis dan pada pukul 17.38 WIT dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Mulia," ujarnya.

Puluhan Warga Korban Baku Tembak di Kembru Puncak

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap puluhan warga sipil menjadi korban akibat peristiwa aksi baku tembak antara TNI dan TPNPB OPM di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak pada 14 April 2026 lalu.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan berdasarkan data, fakta, dan informasi yang didapatkannya dari berbagai sumber baik pemerintah daerah maupun sumber lain hingga Senin (20/4/2026) tercatat 22 orang menjadi korban dalam konflik tersebut.

Sebanyak 15 di antaranya, kata dia, meninggal dunia.

Sementara itu, tujuh lainnya mengalami luka-luka.

Selain itu, dia juga mendapatkan informasi terdapat tiga anak-anak yang turut menjadi korban dalam baku tembak tersebut.

"Anak-anak juga menjadi korban dan sekarang ada juga yang di rumah sakit dan sudah mendapat perhatian pemerintah daerah, itu sudah ada, benar," ucap dia di kantor Kementerian HAM Jakarta pada Senin (20/4/2026).

"Tiga orang kalau enggak salah (anak-anak) luka. Yang meninggal itu dewasa. Saya tidak tahu (ada anak-anak yang meninggal), karena kan ini baru (informasi) awal," kata Pigai.

Terkait terduga pelaku, Pigai belum bisa memastikannya.

Ia mengatakan akan mengirim tim untuk memverifikasi langsung data dan informasi yang diterimanya tersebut.

Dia juga mendorong proses hukum terhadap para pelaku segera dilakukan.

"Khususnya kalau ada yang nanya siapa pelakunya? Peristiwa ini terjadi di siang hari, pagi hari. Kalau 15 orang yang meninggal, tentu kita tidak bisa jadikan mereka informasi karena sudah meninggal," ungkap Pigai.

"Tapi mereka yang luka-luka dan penduduk yang ada di tempat kejadian perkara, mereka tahu siapa pelakunya. Oleh karena itu tidak usah bermain opini, 'bukan kami, oleh dia, oleh mereka', itu tidak usah. Karena peristiwa yang terjadi siang hari, semua disaksikan dan suatu saat akan dibuka," lanjutnya.

Pigai juga menyiratkan ada penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam insiden tersebut.

Akan tetapi, ia tidak menjelaskan secara gamblang siapa yang melakukan penggunaan kekuatan secara berlebih tersebut.

"Kita baru kepada menekankan tindakan excessive use of power yang menyebabkan kematian dan luka-luka supaya biar bertanggung jawab," ujarnya.

"Saya tidak ingin situasi 15 orang meninggal dan tujuh orang luka-luka ini menjadi salah satu benang kusut noda hitam bagi bangsa yang bisa dipakai alat bagi orang lain untuk menekan kita dalam berbagai aspek," lanjut dia.

Bagi Pigai, menyembunyikan peristiwa itu justru akan merugikan bangsa Indonesia.

Dia pun mendorong agar ada proses peradilan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari para pelaku.

"Oleh karena itu lebih baik saya buka. Kalau saya sembunyikan itu merugikan Bangsa Indonesia. Maaf saja. Kalau saya sembunyikan itu merugikan bangsa lho. Jangan salah lho," kata Pigai.

"Oleh karena itu tidak boleh sembunyikan, harus buka. Berani menyatakan saya bertanggung jawab, berani untuk lakukan proses peradilan," ucapnya.

"Kalau geser di civil soviety, NGO, pihak gereja, atau Komnas HAM itu bukan tanggung jawab. Yang jelas saya membantu negara untuk mengungkap peristiwa ini. Itu bagian saya sebagai bagian dari pemerintah. Tapi kalau geser sana, tidak ada yang bisa kontrol," pungkas dia.

Terkait peristiwa itu, sejumlah pihak termasuk TNI, Komnas HAM, dan TPNPB-OPM telah menyampaikan pernyataan terkait peristiwa tersebut.

Masing-masing pihak tersebut menyampaikan terkait jumlah korban maupun peristiwa versi mereka masing-masing.

Baca juga: Noel Ebenezer Singgung Program MBG Menunya Motor Trail, Dukung Hukuman Mati Koruptor

 (*/TRIBUN-MEDAN.com

Sumber: tribunnews.com /kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan