TAK Lagi Semua Anak, MBG Bakal Dibagikan Hanya ke Anak Kurang Gizi dan Kurang Mampu

TRIBUN-MEDAN.COM – Tak lagi untuk semua anak, kini Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dibagikan hanya kepada anak kurang gizi.

Adapun arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto agar program MBG yang sebelumnya dibagikan secara universal ke semua anak kini akan fokus ditujukan untuk anak kurang gizi.

Sedangkan anak dari kalangan ekonomi mampu tidak menjadi prioritas penerima.

Kini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan tim untuk memilah data anak kurang gizi yang hanya akan menerima program MBG.

Tujuannya satu, membuat program terdistribusi tepat sasaran. Tim tersebut diberi nama Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kesiapan BGN melaksanakan arahan Presiden Prabowo.

Seturut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, 7,8 juta anak di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. 

Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan masalah gizi tertinggi. Namun, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2024.

Prevalensi tengkes yang berada di bawah 20 persen ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.

"Kebijakan BGN 2026 disesuikan dengan intruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Sejauh ini, program MBG makin luas seiring dengan bertambahnya 26.066 unit SPPG.

Baca juga: Mencuat Isu Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri Diganti Prabowo? Ditanggapi PDIP, Golkar dan Demokrat

Hingga 30 Maret 2026, jumlah penerima manfaat mencapai 61.680.043 orang di 38 provinsi. 

Pengamat kebijakan publik, Eko Prasojo, juga menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut, target penerima MBG memang perlu dievaluasi dari target universal ke target yang lebih terukur.

Dari seluruh siswa dan seluruh sekolah menjadi kepada yang benar-benar membutuhkan tambahan makanan bergizi.

"Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, pemborosan anggaran dan tidak tercapainya dampak MBG untuk mengurangi anak anak stunting," tutur Eko.

Eko menekankan, basis datanya harus dari tingkat wilayah terkecil seperti desa dan kelurahan agar lebih valid.

Sistem pendataannya pun perlu berbasis teknologi untuk mencegah human error.

BGN, lanjutnya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah termasuk dinas pendidikan dan sekolah di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu, bentuk tim relawan di desa dan kelurahan yang mengindentifikasi data tersebut.

"Beberapa Pemda seperti kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki data valid keluarga miskin, ibu-ibu rentan dan anak yang mengalami stunting" jelas Eko.

Baca juga: Sosok Rizal Guru Honorer Syok Mendadak Jadi Pemilik Ferrari Rp4,2 M, Foto KTP Dipalsukan

Sebelumnya Penggunaaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik keras dari banyak kalangan.

Bahkan di media sosial (medsos), kritik hingga hujatan terhadap BGN yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bergulir sangat kencang.

BGN dianggap menghambur-hamburkan uang negara yang notabene berasal juga dari keringat rakyat lewat pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Beberapa alokasi anggaran yang jadi polemik di publik, antara lain:

- Motor listrik merek Emmo sebanyak 21.800 unit senilai Rp 1,21 triliun. Harga per unit berkisar Rp42 juta hingga Rp49,9 juta.

Awalnya Kepala BGN Dadan Hindrayana mengatakan, motor listrik ini untuk kepala SPPG. Belakangan, BGN bilang motor listrik itu untuk operasional SPPG menjangkau daerah pelosok.

- Alat Makan dan Perlengkapan Dapur: Pagu untuk pengadaan alat makan di 315 lokasi SPPG dilaporkan Rp89,32 miliar, dengan realisasi Rp68,94 miliar.

- Perangkat Elektronik dan IT: BGN membantah pembelian 32.000 unit laptop, dan menyebut hanya membeli sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.

Dalam pengadaan ini, publik menyoroti kejanggalan pembelian tablet Samsung Galaxy Tab Active5 oleh BGN. Harga per unit di e-katalog tercatat Rp17,93 juta, sedangkan harga pasaran cuma sekitar Rp9 juta.

- Jasa EO dan Event: BGN menghamburkan uang Rp 113 miliar untuk membayar jasa event organizer (EO).

- Kaos Kaki: Alokasi anggaran untuk pengadaan kaos kai mencapai 6,9 miliar. 

*/tribun-medan.com 

sebagian artikel ini telah tayang di bangkapos