Mencuat Isu Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri Diganti Prabowo? Ditanggapi PDIP, Golkar dan Demokrat

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026), Puan menegaskan bahwa urusan kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

"Hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana. Makasih,” tegas Puan singkat kepada awak media.

Golkar dan Demokrat Mengaku Belum Ada Instruksi

Di lokasi yang sama, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai agenda perombakan dalam waktu dekat.

Ia mengaku belum sempat berkoordinasi dengan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang baru saja mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan luar negeri.

"Enggak, saya belum dengar. Yang kali ini saya belum dengar. Dan saya belum ketemu Ketua Umum untuk menanyakan pasca Ketua Umum mendampingi Presiden ke Rusia dan Prancis. Mudah-mudahan saya segera bisa ketemu dan bisa menanyakan," ujar Sarmuji.

Senada dengan Golkar, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga mengaku belum mengetahui rencana pasti pergeseran posisi menteri.

Meski demikian, ia menekankan bahwa Presiden memiliki otoritas penuh untuk menentukan komposisi pembantunya demi kelancaran pembangunan.

"Jadi, Pak Presiden ini ya akan melakukan reshuffle atau tidak, memilih siapa, ya itu adalah urusannya beliau. Sehingga kita serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini," pungkas Herman.

 Istana: "Tunggu Saja"

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya telah memberikan kode keras mengenai kepastian perombakan ini.

Saat ditemui di Istana Kepresidenan pekan lalu, Teddy mengisyaratkan bahwa momentum pelantikan wajah baru di kabinet hanya tinggal masalah waktu.

“Tunggu saja. Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujar Teddy singkat saat ditanya apakah eksekusi reshuffle akan dilakukan dalam pekan ini.

Isu reshuffle jilid VI ini sebenarnya sudah mencuat sejak akhir tahun 2025.

Perombakan kabinet ini diperkirakan akan menyasar lebih dari lima kementerian strategis. 

Spekulasi semakin menguat menyusul adanya pergeseran posisi (tukar guling) antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung di sektor keuangan beberapa waktu lalu.

Awalnya, eksekusi direncanakan pada Januari 2026 setelah lawatan luar negeri Presiden ke Inggris dan London.