Sebanyak 50 Anggota Parlemen Setuju Presiden AS Trump Dilengserkan, Begini Reaksi Gedung Putih

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 50 anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat mendukung rancangan undang-undang (RUU) baru yang bertujuan membentuk komisi khusus untuk menilai kapasitas presiden dalam menjalankan tugas.

RUU baru ini akan menciptakan sebuah badan yang berwenang untuk mencopot Pesiden AS Donald Trump dari jabatannya.

RUU ini diperkenalkan oleh Jamie Raskin, anggota Dewan Perwakilan dari Maryland, pada Selasa (14/4/2026).

Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran atas tindakan Presiden Donald Trump terkait kebijakan luar negeri, khususnya perang melawan Iran.

Dalam pernyataannya, Raskin menilai kepercayaan publik terhadap Trump telah menurun drastis.

Raskin menyebutkan sejumlah hal yang membuat Trump harus dilengserkan.

Ia menuding presiden melanggar wewenang perang Kongres, menimbulkan ketegangan di Timur Tengah, bahkan mengunggah konten daring yang menyamakan dirinya dengan figur religius.

"Kepercayaan publik terhadap kemampuan Donald Trump untuk memenuhi tugas jabatannya telah jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena ia mengancam akan menghancurkan seluruh peradaban, melepaskan kekacauan di Timur Tengah sambil melanggar wewenang perang Kongres, secara agresif menghina Paus Gereja Katolik dan mengirimkan gambar-gambar artistik daring yang menyamakan dirinya dengan Yesus Kristus," kata Raskin dalam siaran pers.

Apa Itu Amandemen Ke-25?

Sebenarnya konstitusi AS memiliki Amandemen ke-25 untuk mengganti presiden jika dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya. 

Berdasarkan Pasal 4, wakil presiden dan sebagian besar anggota Kabinet harus mengirimkan pernyataan tertulis kepada Kongres yang menyatakan bahwa presiden tersebut tidak layak.

Namun sepertinya itu tidak akan berhasil menggulingkan Trump dari jabatannya.

Partai Demokrat mengatakan masalah utamanya adalah Wakil Presiden JD Vance dan Kabinet Trump kemungkinan besar tidak akan mengambil langkah itu karena mereka mendukung Trump.

"Ketika banyak anggota Partai Demokrat baru-baru ini menyerukan agar Amandemen ke-25 digunakan, tidak terjadi apa pun," demikian ulasan Newsweek.

Lalu apa yang akan dilakukan oleh RUU Raskin?

Rancangan undang-undang yang diusulkan Raskin yakni pembentukan Komisi Tetap tentang Kapasitas Presiden untuk Menjalankan Kekuasaan dan Tugas Jabatannya.

Berdasarkan usulannya, wakil presiden tidak lagi membutuhkan dukungan penuh dari Kabinet.

Sebaliknya, wakil presiden hanya membutuhkan suara mayoritas dari komisi yang baru dibentuk ini untuk melanjutkan proses menyatakan presiden tidak layak menjabat.

Komisi tersebut akan dibentuk oleh empat pemimpin kongres teratas yaitu Ketua DPR, Pemimpin Minoritas DPR, Pemimpin Mayoritas Senat, dan Pemimpin Minoritas Senat.

Masing-masing akan memilih empat pejabat pensiunan untuk bertugas di panel tersebut.

Pejabat-pejabat tersebut dapat mencakup mantan presiden, mantan wakil presiden, atau mantan anggota kabinet.

Dokter dan Psikiater

Selain tokoh-tokoh politik, empat dokter dan empat psikiater juga akan dipilih oleh para pemimpin kongres dan mereka akan duduk di komisi tersebut untuk membantu mengevaluasi kapasitas presiden.

Persoalan mental Trump akhir-akhir dipertanyakan sejumlah pihak terutama dari anggota parlemen yang menyebutnya 'tidak waras'.

Para anggota parlemen mendukung proposal tersebut.

Raskin berhati-hati untuk membingkai RUU tersebut sebagai reformasi struktural dan bukan sebagai serangan langsung terhadap Trump, dengan alasan bahwa komisi tersebut seharusnya sudah dibentuk beberapa dekade yang lalu.

"Badan ini seharusnya dibentuk oleh Kongres ketika Amandemen ke-25 ditambahkan ke Konstitusi pada tahun 1967," kata Raskin dalam siaran pers.

"Kita memiliki 535 Anggota Kongres tetapi hanya satu Presiden dan badan ini merupakan elemen penting untuk keberhasilan kesinambungan pemerintahan. Kongres harus bertindak sekarang untuk membentuk Komisi Tetap dan Permanen tentang Kapasitas Presiden untuk Menjalankan Kekuasaan dan Tugas Jabatannya."

RUU tersebut didukung oleh 50 anggota parlemen dari Partai Demokrat, termasuk:

1. Gabe Amo,
2. Becca Balint,
3.  Shontel M Brown,
4. Andre Carson,
5. Troy A Carter Sr,
6. Judy Chu,
7. Steve Cohen, 
8. J Luis Correa,
9. Jasmine Crockett,
10. Mark DeSaulnier,
11. April McClain Delaney, 
12. Maxine Dexter,
13. Debbie Dingell,
14. Dwight Evans,
15. Lizzie Fletcher, 
16. Sylvia R Garcia,
17. Dan Goldman,
18. Al Green,
19. Jared Huffman, 
20. Glenn Ivey, 
21. Pramila Jayapal,
22. Henry C “Hank” Johnson Jr, 
23. Sydney Kamlager-Dove,
24. Timothy M Kennedy,
25. John B Larson,
26. Ted W Lieu,
27. Sam T Liccardo, 
28. Betty McCollum,
29. Sarah McBride,
30.  James P McGovern,
31. Christian Menefee,
32. Kweisi Mfume,
33. Seth Moulton,
34. Kevin Mullin, 
35. Joe Neguse,
36. Eleanor Holmes Norton,
37. Jimmy Panetta,
38. Chellie Pingree, 
39. Emily Randall,
40. Luz M Rivas,
41. Deborah K Ross, 
42. Andrea Salinas,
43. Mary Gay Scanlon,
44. Lateefah Simon,
45. Melanie A Stansbury,
46. Shri Thanedar, 
47. Bennie G Thompson,
48. Lauren Underwood,
49.  James Walkinshaw,
50. Bonnie Watson Coleman

Tanggapan Gedung Putih

Gedung Putih mengkritik keras langkah tersebut. Davis Ingle mengatakan kepada Newsweek bahwa, “Jamie Raskin yang tidak berbobot adalah gambaran orang pintar menurut orang bodoh.”

Dia menambahkan, “Ketajaman Presiden Trump, energi yang tak tertandingi, dan aksesibilitas yang bersejarah sangat kontras dengan apa yang kita lihat selama pemerintahan sebelumnya ketika Demokrat seperti Raskin sengaja menutupi penurunan mental dan fisik Joe Biden yang serius dari rakyat Amerika.”

Terlepas dari seruan untuk menggunakan Amandemen ke-25, tidak ada tindakan yang diambil dan Trump terus mendapat dukungan kuat di dalam Kabinetnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan