HEBOH Utang Kereta Cepat Whoosh, Kini Luhut Panjaitan Bilang Sejak Awal Proyek Memang Sudah Busuk

Ia bilang, yang diperlukan sekarang untuk penyelesaian pembayaran cicilan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, adalah melakukan restrukturisasi dan melakukan perundingan dengan pihak kreditur dari China. 

"Kita ribut-ribut Whoosh, Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang pernah minta APBN. Restructuring," ucap Luhut. 

Baca juga: Mengenal Kereta Cepat Whoosh Rezim Jokowi yang Bikin Negara Rugi Rp 1,6 Triliun

Jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). 

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun. 

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. 

Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun. 

Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC. 

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. 

Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini. 

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Penolakan Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembayaran utang proyek Whoosh tidak perlu menggunakan dana APBN. 

Menurutnya, dividen yang diterima PT Danantara selaku perusahaan pengelola investasi dari BUMN mencapai hampir Rp 90 triliun, jumlah yang dinilai cukup untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek tersebut. 

“Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat,” ujar Purbaya usai melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas BPI Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).