Nasib Ridwan Kamil, KPK Temukan Indikasi Aliran Dana dari Bank BUMD Jabar, Ada ke Lisa Mariana juga

TRIBUN-MEDAN.com - Nasib Ridwan Kamil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Tim penyidik KPK menemukan indikasi aliran dana yang diterima Ridwan Kamil dari Bank BUMD di Jawa Barat.

Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMD Jabar yang merugikan negara hingga Rp 222 miliar.

Baca juga: Deretan Ucapan Kontroversi Menkeu Purbaya, Termasuk Sebut IMF Lebih Bodoh daripada Saya

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari bank BUMD di Jabar selama masa jabatannya. 

Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa.

Menurut Asep Guntur, pimpinan bank BUMD di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. 

Baca juga: Oknum Polisi Malas di Cikarang Utara: Maling Motor Ditangkap Warga tapi Diminta Dilepaskan

Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Bagaimana saudara RK (Ridwan Kamil) bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Bank BUMD di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter," kata Asep dikutip dari Tribunnews.com.

 "Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu," sambungnya.

Baca juga: Alasan Menko Yusril, Ferry Irwandi yang Kerap Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat tak Bisa Dipolisikan TNI