Sederet Kontroversi Menkeu Purbaya, Minta Maaf Soal Tuntutan 17+8, Kelakuan Anaknya Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya, padahal baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan.

Purbaya menggantikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan yang baru oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025). 

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin kemarin, di Istana Negara, Jakarta.

Belum lama setelah dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom Indonesia itu, mengungkapkan pernyataan yang viral.

Pasalnya, ia menyinggung soal tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat.

Meski mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan itu, Purbaya menilai, tuntutan 17+8 hanya datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi.

"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Menurut Purbaya, aspirasi itu akan mereda jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana dilansir WartaKotalive.com.

Pernyataan Purbaya pun menuai komentar dari publik, lantaran dinilai meremehkan tuntutan 17+8 yang tengah menjadi sorotan.

17+8 Tuntutan Rakyat merupakan aspirasi dan desakan masyarakat kepada pemerintah yang beredar di media sosial.

Tuntutan '17+8' yang disuarakan rakyat itu berisi sejumlah hal, termasuk menyangkut isu kekerasan aparat selama demonstrasi sebelumnya hingga soal tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- Purbaya Yudhi Minta Maaf usai Pernyataannya Disorot

Sehari setelah pernyataannya itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas ucapannya mengenai tuntutan 17+8.

Ia menegaskan, maksud pernyataannya adalah menyoroti kondisi masyarakat yang tengah kesulitan akibat tekanan ekonomi.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya."

"Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan," jelasnya, setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).