Mahfud MD Terkejut Pencopotan Budi Gunawan dari Menko Polkam: Saya Kira Pertimbangan Politis Lain

Namanya mulai dikenal publik saat menjadi ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2000-2004.

Setelah itu, ia menjabat berbagai posisi penting di Polri, termasuk Kapolda Jambi, Kapolda Bali, dan Wakapolri.

Puncak kariernya terjadi saat ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2016, jabatan yang diembannya hingga 2024 sebelum dipercaya menjadi Menko Polkam oleh Presiden Prabowo.

Sjafrie Sjamsoeddin Ditunjuk jadi Menko Polkam Ad Interim

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim.

Penunjukan ini tertuang dalam surat resmi yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan nomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025.

"Melaksanakan arahan Bapak Presiden, dengan hormat kami beri tahu bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru," tulis Mensesneg dalam surat.

Penunjukan ini menandai langkah strategis Prabowo dalam menjaga stabilitas koordinasi antar-kementerian dan lembaga, terutama di bidang politik dan keamanan.

Arahan Perdana dan Fokus Koordinasi

Dalam arahan perdananya di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menekankan pentingnya peran para deputi Kemenko Polkam.

Ia menyatakan bahwa tugas dan fungsi para deputi akan ditingkatkan untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga.

"Saya menggarisbawahi bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan dan para deputi yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik dalam menjalankan tugas koordinasi maupun menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga," ujar Sjafrie.

Ia juga menekankan bahwa permasalahan yang muncul di kementerian atau lembaga sebaiknya diselesaikan secara internal. Namun, jika dibutuhkan jembatan koordinasi, Kemenko Polkam siap menjalankan fungsi tersebut.

"Itu lah yang baru saja saya sampaikan kepada mereka dengan harapan, mereka harus solid, disiplin, dan mereka harus efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.

Transisi Kepemimpinan dan Tantangan Baru