Berita Viral

Ekonom Tegaskan Demo Besar-besaran Dilatari Kesenjangan Ekonomi, Tunjangan Mewah DPR Cuma Pemicu

gejolak ketidakpuasan publik yang memicu demonstrasi di berbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesenjangan ekonomi.

Editor: Juang Naibaho
TRIBUNNEWS/HERUDIN ‎
DEMO RICUH - Sejumlah demonstran melempari aparat kepolisian setelah bentrok di sekitar Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (28/8/2025). Demonstrasi yang diikuti ribuan orang ini menuntut pembubaran DPR karena tunjangan yang dianggap tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ekonom menilai demonstrasi dilatari kesenjangan ekonomi. 

Senada, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, gelombang protes pada Kamis hingga Minggu (28-31 Agustus) mencerminkan akumulasi keresahan publik akibat memburuknya ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi. 

"Kalau ini terus-menerus dan pemerintah tetap denying (menyangkal) akan apa yang terjadi, situasinya bisa mengarah pada krisis multidimensi seperti tahun 97-98," ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa (2/9/2025).

Ketimpangan ekonomi ini salah satunya muncul dari kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal yang adil sehingga memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dia menjelaskan, aksi demonstrasi di berbagai daerah seperti di Pati, Bone, Makassar, hingga Jakarta terjadi karena masyarakat merasa kebijakan fiskal tidak adil. 

Pasalnya, masyarakat diwajibkan untuk membayar berbagai jenis pajak, bea, dan pungutan lainnya. 

Masyarakat pun menjalankan kewajiban tersebut dengan harapan mendapat timbal balik dalam bentuk layanan publik yang memadai.

Namun yang terjadi justru uang yang masuk ke penerimaan negara itu digunakan pemerintah untuk belanja ke sektor-sektor yang tidak prioritas. 

"Rakyat diminta membayar pajak, iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah tampak boros, menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPR," ungkapnya. 

Selain kebijakan yang tidak adil, dia juga menilai, demo yang meluas juga dipicu oleh ketimpangan ekonomi yang kian melebar.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen selama satu dekade terakhir, tetapi manfaatnya dinilai tidak merata dan lebih banyak menguntungkan sektor padat modal. 

Hal ini ditunjukkan dari gini rasio Indonesia yang masih berada di level 0,39, menandakan distribusi pendapatan yang timpang. 

Meski kini tingkat kemiskinan turun, namun jumlah masyarakat kelas menengah juga ikut berkurang. 

Terlebih, sebagian besar masyarakat hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan.

"Jadi ketika ada shock atau ada inflasi yang sedikit saja naik, dia akan jatuh menjadi miskin," kata dia.

Baca juga: Dulu Ikut Tim Hore OKE GAS, Kini Desta Kirim Surat Terbuka ke Prabowo: Dengar Keresahan Rakyat Pak

Dengan kondisi tersebut dan demonstrasi yang masih terjadi, pemerintah justru tidak terlihat berupaya melakukan penyelesaian masalah yang tepat ke akar masalah.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved