AHMAD SAHRONI Cs Bukan Diberhentikan dari DPR, Tapi Dinonaktifkan: Tetap Menerima Gaji dan Tunjangan

Alasan pemberhentian pun beragam, mulai dari pelanggaran sumpah jabatan, tindak pidana berat, hingga menjadi anggota partai politik lain.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga berperan penting dalam proses ini.

Putusan MKD akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan pemberhentian.

Langkah menonaktifkan anggota DPR ini menjadi cerminan bahwa suara rakyat masih memiliki daya untuk mengubah arah kebijakan.

Di tengah hiruk-pikuk politik, publik menunjukkan bahwa mereka tak hanya penonton, tetapi juga aktor penting dalam demokrasi.

Kini, masyarakat menanti langkah selanjutnya agar tidak merasa tertipu daya lagi. 

Apakah status nonaktif akan berujung pada pemecatan?

Atau justru menjadi pelajaran berharga bagi para wakil rakyat untuk lebih bijak dalam bersikap?

Baca juga: Pakar Hukum Januari Sihotang: Istilah Penonaktifan DPR Tidak Dikenal di UUMD3

Baca juga: Adies Kadir Dinonaktifkan dari DPR Usai Viral Tunjangan Beras Rp12 Juta Rumah Rp50 Juta Masih Kurang

Baca juga: Uya Kuya dan Eko Patrio Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Ketum PAN Zulhas Bungkam Nasib Kadernya

Baca juga: Uya Kuya dan Eko Patrio Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Ketum PAN Zulhas Bungkam Nasib Kadernya

Rakyat akan lanjut demonstrasi

Gelombang demonstrasi akan berlanjut dengan tuntutan beragam, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai kurang berpihak pada rakyat.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah kampus turut menyuarakan keprihatinan mereka.

Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI) menjadi dua institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan pernyataan sikap atas demonstrasi ini.

Dalam pernyataannya, UII mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menata ulang kebijakan agar lebih berpihak pada rakyat.

UII juga menyerukan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menolak segala bentuk kekerasan serta anarkisme.

Sementara itu, UI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyampaikan aspirasi secara damai.

UI juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, kebijakan ekonomi pro-rakyat, serta menjaga persatuan bangsa.