SETELAH Jaring Noel, KPK Telusuri Aliran Dana Pemerasan Sertifikasi K3 ke Eks Menaker Ida Fauziyah

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung Menaker 2019 - 2024 Ida Fauziyah dalam pusaran pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

KPK menyatakan tidak akan berhenti pada penetapan 11 tersangka pemerasan sertifikasi K3. KPK turut menelusuri aliran dana dan rekam jejak di Kemenaker soal pengurusan sertifikasi K3. 

Seperti diketahui, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Dia mendapatkan keuntungan Rp 3 miliar. 

Kini KPK bakal menelusuri rekam jejak Menaker Yassierli dan eks Menaker 2019-2024 Ida Fauziyah.

“Tentunya kami sedang mendalami,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (22/8/2025).

Lembaga anti-rasuah juga akan mengusut pihak lain yang diduga menerima dana pada 2019-2025, seperti para staf khusus Menaker.

"Ini kan baru suatu hari ini nih kami baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kami amankan di Kamis (21/8/2025) kemarin. Kemudian, kami tentu kembangkan,” jelas Asep.

Baca juga: Ramai Seruan Bubarkan DPR, Wakil Ketua DPRD Sumut: Siap, Apabila Dilakukan Secara Konstitusional

Baca juga: Tabrak Pembatas Trotoar Hingga Terbalik di Tengah Jalan, Pengemudi Mobil Melarikan Diri 

Sebelumnya, KPK sudah menjaring sebelas orang dalam operasi tangkap tahun (OTT) yang dilangsungkan pada Kamis (21/8/2025) malam.

Salah satu pihak yang diciduk oleh KPK adalah Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang menjabat sebagai Wamenaker.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania tersebut ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menerima uang sebesar Rp 3 miliar.

Noel menerima dana miliaran Rupiah usai mengetahui dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Ia juga diduga mendapat “jatah" lain berupa satu unit kendaraan roda dua bermerek Ducati.

Namun, kendaraan tersebut belum melalui proses pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Padahal, pembelian motor sudah dilakukan pada April, namun legalitasnya masih belum resmi hingga Agustus 2025.

“Ini setidaknya juga mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu, kemudian dipasang pelat yang kosong gitu ya. Enggak tahu dapatnya dari mana. Nanti akan didalami,” jelas Setyo.