Berita Nasional

Ferdinand Hutahaean Dukung Purbaya Tolak Utang Whoosh, Sebut Jokowi Harus Tanggungjawab

Ferdinand Hutahaean menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang bertanggungjawab atas proyek tersebut.

(Kompas.com/Dok Agus Suparto/Tribunnews/Srihandriatmo Malau)
TOLAK UTANG KERETA CEPAT - Presiden Joko Widodo berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean kini mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak bayar utang kereta cepat Whoosh menggunakan APBN. (Kompas.com/Dok Agus Suparto/Tribunnews/Srihandriatmo Malau) 

"Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN," katanya.

"Ini tidak boleh dilakukan, biarkan mereka memikirkan caranya sendiri, karena dulu kan proyek ini sudah banyak yang menolak," sambung Ferdinand.

"Menyatakan tidak akan mampu, tidak akan sanggup karena proyek ini janggal dan aneh," tambahnya.

Ferdinand menuturkan proyek kereta cepat mengambil jalur singkat Jakarta-Bandung. Dimana, katanya, banyak orang nyaman menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta-Bandung karena hanya menempuh waktu 1 1/2 hingga 2 jam.

"Kereta cepat datang tidak berpengaruh begitu banyak apalagi dia turun bukan di Kot Bandung tetapi di luar Kota Bandung yang harus menggunakan feeder lagi," katanya.

Ia lalu menyebut Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Bahkan, Ferdinand Hutahaean mendukung kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi atas perbuatannya. 

Ia menganggap kebijakan Jokowi membuat negara dirugikan.

"Saya mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera membawa Jokowi ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang membuat negara pontang panting dalam politik dan ekonomi, karena ini bukan persoalan mudah," kata Ferdinand.

"Ingat trust global terhadap investasi di negara ini akan menurun sangat sulit keitka kereta cepat ini gagal bayar, siapa yang bertanggung jawab? Jokowi," tukasnya.

Respon Istana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo dikutip dari Kompas.com, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025)

Tetapi, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya. 

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved