DPRD Medan Bongkar Dugaan Pencurian Listrik Ribuan Rumah Tanah Garapan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Di tengah krisis pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Sumatera Bagian Utara, ribuan rumah di kawasan lahan garapan di Kota Medan diduga justru menikmati aliran listrik secara ilegal, tanpa membayar tagihan.

Alhasil berdampak pada defisit daaa PLN hingga saat ini, Rabu (24/6/2026). 

Kondisi tersebut menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kota Medan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) UP3 Medan. 

Anggota Komisi III DPRD Medan, Agus Setyawan, mempertanyakan keseriusan PLN dalam menindak praktik pencurian arus listrik yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun di sejumlah kawasan tanah garapan.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang selama ini taat membayar rekening listrik, namun harus menerima dampak pemadaman akibat keterbatasan pasokan daya.

"PLN mengaku defisit listrik dan beban puncak tinggi hingga terjadi pemadaman. Tetapi di tanah garapan, ribuan warga menggunakan listrik tanpa membayar rekening. Bagaimana penertibannya?" kata Agus dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti dugaan adanya pembiaran terhadap penggunaan listrik ilegal di kawasan tersebut.

Ia menilai praktik tersebut seolah berlangsung tanpa hambatan dan tidak tersentuh penertiban secara maksimal.

"Kalau memang ilegal, kenapa bisa bertahun-tahun berjalan? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya di kawasan permukiman liar, Agus juga menyinggung maraknya dugaan pencurian arus listrik oleh pedagang angkringan yang beroperasi di depan deretan ruko warga.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Medan, Hariadi Pulungan, membenarkan bahwa sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara saat ini sedang mengalami defisit daya.

Ia menjelaskan, kebutuhan listrik saat beban puncak mencapai 2.878 Megawatt (MW), sedangkan kemampuan pasokan dari pembangkit yang tersedia hanya sekitar 2.815 MW. Dengan demikian, terjadi kekurangan pasokan sebesar 63 MW.

Menurut Hariadi, persoalan penggunaan listrik ilegal di kawasan tanah garapan berkaitan dengan status lahan yang masih bermasalah.

Wilayah tersebut merupakan lahan sengketa agraria eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN.

Karena warga tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah, PLN tidak dapat menerbitkan sambungan listrik resmi sesuai ketentuan yang berlaku.