Dapur MBG Ilegal, Pemko Minta Pembangunan di Kompleks Kejaksaan Dihentikan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, meminta aktivitas pembangunan dapur MBG di Jalan Kasmala, Lingkungan XVI, dihentikan sementara.

Terlihat sejumlah spanduk imbauan karena bangunan tersebut diduga ilegal, belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Minggu (26/4/2026) 

Permintaan itu dituangkan dalam surat imbauan bernomor 300/74 tertanggal 22 April 2026 yang ditujukan kepada pemilik bangunan.

Dalam surat tersebut, pemilik diminta segera mengurus PBG dan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan hingga izin resmi diterbitkan.

Lurah Simpang Selayang, Lisa Primanovita Purba, menyebutkan bahwa teguran tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan.

"Dari hasil pemantauan di lapangan bersama kepala lingkungan, ditemukan adanya aktivitas mendirikan bangunan yang belum memiliki izin PBG,” kata Lisa disertai surat. 

Ia menegaskan, apabila imbauan tersebut tidak diindahkan, pihak kelurahan akan meneruskan persoalan itu ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Lisa menyatakan tegas, pihaknya telah menindaklanjuti aduan warga dengan turun langsung ke lokasi.

“Terkait keberatan warga atas pembangunan dapur MBG di Jalan Kasmala, kami sudah turun ke lapangan, melakukan mediasi, dan mendampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan untuk peninjauan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, surat imbauan pengurusan PBG telah disampaikan dan diterima pihak terkait. DLH Kota Medan juga akan melayangkan surat lanjutan berdasarkan temuan di lapangan.

Sejak persoalan mencuat, pihak kelurahan bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala lingkungan setempat telah melakukan langkah proaktif, mulai dari kunjungan ke lokasi hingga memfasilitasi mediasi antara warga dan pemilik bangunan.

Diketahui, keberadaan dapur MBG di kawasan Kompleks Kejaksaan/Kedokteran tersebut mendapat penolakan dari warga.

Mereka menilai operasional dapur telah mengubah fungsi rumah hunian menjadi fasilitas produksi makanan tanpa memenuhi ketentuan hukum.

Perwakilan warga, H Basir, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung program pemerintah, termasuk MBG. Namun, pelaksanaannya diminta tetap mematuhi aturan.

“Pada prinsipnya kami mendukung program pemerintah, termasuk MBG. Namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aturan perizinan, tata ruang, serta perlindungan lingkungan,” ujarnya dalam surat pengaduan kepada Wali Kota Medan, Rico Waas.

Dalam surat tertanggal 20 April 2026 itu, warga menyebut persoalan bermula dari mediasi yang digelar pada 16 April 2026 di Kantor Lurah Simpang Selayang. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan kejelasan. 

Warga juga mengungkapkan, aktivitas dapur telah berlangsung sejak Maret 2026, awalnya di Jalan Kasmala No.145 sebelum berpindah ke No.8. Perpindahan lokasi itu dinilai tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan sekitar dan warga. 

Sejumlah dugaan pelanggaran pun disorot warga, di antaranya tidak adanya PBG atas perubahan fungsi bangunan, belum mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta potensi pelanggaran ketentuan lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah.

Warga khawatir aktivitas dapur skala produksi di kawasan permukiman akan menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kenyamanan, hingga risiko kesehatan.

“Lingkungan kami adalah kawasan tempat tinggal, bukan zona produksi makanan skala besar,” pungkas Basir. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan