Skandal Suap Proyek DJKA Medan, Terdakwa Eddy Kurniawan Akui Alirkan Rp 3,5 Miliar ke Ketua HIPMI

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Terdakwa perkara korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Eddy Kurniawan Winarto mengakui dalam persidangan memberikan uang Rp 3,5 milliar kepada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari.

Pemberian uang dilakukan sebanyak tiga kali kepada Akbar Buchari melalui orang suruhannya bernama Roni, sekitar Mei 2022.
Saat itu Akbar masih menjabat sebagai ketua Hipmi Sumatera Utara. 

"Bahwa Akbar bersama-sama temannya yang bernama Roni datang menemui Eddy Kurniawan Winarto dan menceritakan terkait dengan awal mula adanya tagihan piutang. Akbar mengatakan tagihan tersebut bermula adanya kontraktor lokal dari Medan yang telah bersepakat dengan Waskita untuk bekerjasama dalam Pekerjaan JLKMB 1. Akan tetapi  pada pekerjaan JLKAMB 1 tidak melibatkan pihak kontraktor lokal dari Medan sebagaimana yang telah disepakati terdahulu," kata Daniel Heri Pasaribu, kuasa hukum Eddy kepada tribun-medan, Rabu (22/4/2026). 

Kala itu Akbar bersama Roni menemui Eddy dengan harapan dibantu berkomunikasi dengan pihak Waskita. Eddy kemudian menyanggupinya permintaan Akbar.

Setelahnya, Eddy kembali bertemu dengan Roni di Apartemen Four Wind. Dalam pertemuan tersebut, Eddy Kurniawan Winarto menanyakan lebih spesifik terkait dengan adanya tagihan tersebut. 

Roni menceritakan, piutang bermula saat Akbar meminta sumbangan kepada Waskita dengan alasan untuk Pemilihan Kepala Daerah.

Namun karena Waskita sebagai perusahaan yang memenangkan tender tidak memiliki uang, Akbar kemudian mengumpulkan dana dari sejumlah kontraktor dengan imbalan kerjasama operasional dalam pengerjaan JLKAMB 1.

"Akan tetapi perusahaan Waskita tidak menyanggupi karena tidak mempunyai uang. Kemudian Waskita menyarankan untuk mencari dana talangan kepada pihak lain atau kontraktor yang mana nantinya pihak tersebut dijanjikan akan bekerjasama dengan PT. Waskita Karya pada pekerjaan JLKAMB 1. Akbar meminta kemudian meminjam uang dari pihak lain atau kontraktor lain dengan menjanjikan akan bekerjasama pada proyek JLKAMB 1," lanjutnya. 

Daniel menyampaikan, bila Eddy tidak pernah menerima uang Rp 3,5 milliar untuk dirinya sendiri dari proyek JLKAMB 1,seperti yang tertuang dalam dakwaan jaksa. 

Dia menyampaikan, Eddy hanya mempertemukan pihak Akbar dengan pihak  Waskita. 

"Eddy Kurniawan Winarto saat itu mengatakan kepada Akbar akan mencoba menyampaikan kepada Waskita terkait dengan tagihan. Kemudian hari Eddy Kurniawan Winarto bertemu dengan Ferry Herdianto dari Waskita. Kemudian disepakati untuk melakukan pembayaran itu," sambung Daniel. 

Daniel menyampaikan, saat itu Waskita sepakat untuk mengeluarkan 6,5 persen anggaran dari pekerjaan JLKAMB 1.

Waskita kemudian menyerahkan uang Rp 2 milliar melalui Eddy untuk diberikan kepada Akbar lewat orang suruhannya bernama Roni di Apartemen Fourwind. 

"Pembayaran kedua diberikan kepada Eddy Kurniawan Winarto di Apartemen Fourwind, senilai Rp 1.350.000.000 lewat beberapa rekening yang diberikan oleh Roni. Dan terakhir ada pemberian Rp 350 juta diberikan lewat Roni," ujar Daniel. 

Mengenai hal ini, tribun sudah berusaha mengkonfirmasi Akbar Buchari, namun sampai berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum membalas. 

Akbar Buchari sendiri merupakan Ketua Umum Hipmi yang juga politisi Golkar dan mantan anggota DPRD Sumut. 

Akbar terpilih sebagai ketua Hipmi pada tahun 2022 di Solo bersama Bobby Nasution yang menjabat sebagai wakil ketua. 

(cr17/tribun-medan.com)