Kadishub Medan Erwin Saleh Mangkir dari RDP Soal Parkir, DPRD Medan Geram Kinerja Buruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan oleh Komisi IV DPRD Kota Medan dan Dinas Perhubungan jadi sorotan karena batal. Jadwal RDP untuk membahas pengelolaan retribusi parkir tepi jalan memantik emosi anggota DPRD Medan yang seolah tak dihargai 

Penyebabnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Erwin Saleh, tidak hadir tanpa alasan jelas hingga Selasa (28/10/2025). RDP yang seyogianya digelar di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan dibatalkan oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis. 

“RDP kita batalkan saja karena Kadishub Erwin Saleh tidak berkenan hadir. Kepada perwakilan utusan Kadis, kami silakan pulang saja,” ujar Rizki dengan nada kesal. 

Tiga perwakilan yang dikirim Kepala Dinas Perhubungan pun akhirnya meninggalkan ruang rapat. Sejumlah anggota dewan yang telah menunggu terlihat kecewa.

Bahkan, perwakilan masyarakat dan LSM Kebenaran Keadilan, yang datang khusus membawa laporan dugaan penyimpangan retribusi parkir, juga ikut membubarkan diri dengan perasaan kecewa.

Kepada wartawan, Rizki Lubis mengaku geram atas sikap Kadishub yang dinilainya tidak kooperatif dan tidak menghargai lembaga legislatif.

“Alasan kita batalkan rapat karena Kadishub Erwin Saleh tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi. Padahal isu parkir ini sedang jadi sorotan publik dan perlu penjelasan langsung dari kepala dinas,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, perwakilan yang dikirim Dishub juga bukan orang yang berkompeten. Katanya, kalau memang serius melakukan perbaikan, harusnya Kadis hadir langsung. 

"Atau minimal utus sekretaris atau Kabid Parkir. Tapi yang datang bukan pejabat teknis. Ini jelas bentuk ketidakseriusan dan lemahnya koordinasi internal Dishub,” tegasnya.

Politisi muda Partai NasDem itu menambahkan, pihaknya tidak ingin ada kesan tebang pilih dalam menegakkan tanggung jawab dinas. DPRD, kata Rizki, berkewajiban menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

“Kami ingin tahu sejauh mana pengelolaan parkir di Medan saat ini. Kenapa banyak keluhan, pungutan liar, dan sistem retribusi yang tidak transparan? Kita ingin tahu kenapa PAD dari parkir malah stagnan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, salah satu aktivis LSM Kebenaran Keadilan, Habib, yang turut hadir dalam rapat, menilai ketidakhadiran Kadishub sebagai bentuk tidak menghargai aspirasi masyarakat.

“Kami sangat kecewa. Banyak keluhan soal parkir di Medan, mulai dari juru parkir liar, tarif semaunya, hingga dugaan setoran yang tidak masuk ke kas daerah. Kami siap datang lagi kalau RDP dijadwalkan ulang,” kata Habib.

Di sisi lain, sumber internal DPRD mengungkapkan, beberapa jam sebelum RDP dimulai, sosok mirip Erwin Saleh sempat terlihat berada di gedung dewan dan menemui seseorang secara tertutup.

“Ada yang melihat dia (Erwin Saleh) di gedung dewan, tapi bukan untuk menghadiri RDP. Kabarnya, justru memberi sinyal agar rapat tidak perlu dilanjutkan,” ujar sumber. 

Ketidakhadiran Erwin Saleh dinilai mempertegas buruknya kinerja Dinas Perhubungan Medan dalam menata sistem parkir yang kini menjadi masalah klasik kota.

Dugaan kebocoran PAD dari sektor parkir terus menjadi sorotan. Berdasarkan data yang dihimpun, penerimaan retribusi parkir tahun 2025 masih jauh dari target meskipun titik parkir resmi di Kota Medan terus bertambah. Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan praktik liar juru parkir yang tidak terdata dan tidak memberikan karcis resmi.

Beberapa kawasan seperti Jalan Zainul Arifin, Gajah Mada, Iskandar Muda, dan seputaran pusat kuliner Kota Medan di Kesawan Square, Gatot Subroto kerap jadi lokasi pungutan parkir ganda dan tanpa kontrol Dishub.

Kondisi ini membuat DPRD Medan menilai Dishub di bawah kepemimpinan Erwin Saleh gagal melakukan reformasi pengelolaan parkir.

Sudah saatnya Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja Kadishub. Kalau tidak bisa atasi parkir dan PAD bocor terus, lebih baik mundur saja daripada mencoreng kinerja Pemko. 

Catatan Tribun-Medan.com, masalah retribusi parkir di Kota Medan kini menjadi isu serius. Selain dugaan kebocoran PAD, sejumlah warga mengeluh tentang tarif tidak wajar, juru parkir tanpa seragam resmi, dan kurangnya pengawasan Dishub.

(dyk/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan