Musim Hujan Medan Banjir, Bahrumsyah Soroti Kinerja Dinas Perkim Abaikan Bangunan Liar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kota Medan kembali dilanda banjir sejak memasuki musim penghujan, sejak bulan Oktober 2025.

Kondisi ini membuat masyarakat tidak nyaman, banjir serupa melanda titik-titik langganan di Kota Medan. 

Di antaranya, Medan Labuhan yang tenggelam hampir tiga hari tepatnya di simpang kantor, titik tersibuk aktivitas warga.

Lalu di bilangan Gatot Subroto, Sei Batang Hari, Tembung, Johor, Medan Amplas Jalan Sm Raja. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PAN–Perindo DPRD Kota Medan, Bahrumsyah menilai, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak bisa hanya menyoroti kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) semata. 

Gencarnya kinerja normalisasi SDABMBK tak bisa efektif jika tak sejalan dengan upaya dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR), atau yang lebih dikenal sebagai Dinas Perkim Kota Medan. 

"Dinas Perkim juga memiliki tanggung jawab besar terhadap persoalan banjir yang terus berulang di kota ini. Kalau bicara banjir, jangan sedikit-sedikit Dinas SDABMBK. Dinas Perkim juga punya peran besar di situ. Kadis Perkim Kota Medan harus ikut bertanggung jawab atas masalah banjir yang terjadi,” tegas Bahrumsyah, Minggu kepada Tribun-Medan.com, (19/10/2025).

Banyak Bangunan Berdiri di Atas Jalan Speksi

Bahrumsyah menjelaskan, hingga kini masih banyak bangunan liar yang berdiri di atas jalan speksi, yaitu jalan yang dibangun di sepanjang aliran sungai, saluran irigasi, atau bangunan air lainnya.

Katanya, banyak bangunan ruko-ruko di Kota Medan yang memiliki izin, namun ditambah bangunan yang menutupi drainase dan resapan air di sepanjang jalan.

Seharusnya itu diberi jarak untuk resapan. 

"Dinas Perkim membiarkan bangunan-bangunan itu berdiri di atas jalan speksi. Akibatnya, setiap kali hujan deras turun, air tidak bisa mengalir dengan lancar ke drainase hingga ke sungai. Kondisi ini yang membuat banjir di Kota Medan sulit diatasi," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan itu.

"Banyak bangunan berdiri di Jalan Speksi yang merupakan garis sepadan sungai, contohnya Sungai Deli, sehingga ketika BWS mau melakukan antisipasi berupa perbaikan tanggul akan terhalang oleh bangunan liar maupun bangunan yang sudah melanggar garis sepadan sungai," jelasnya. 

Ia mencontohkan situasi di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.

Di wilayah tersebut, sejumlah bangunan berdiri kokoh di atas jalan speksi atau batas sungai sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan banjir.

"Itulah yang membuat warga di sana protes. Dan itu baru satu contoh. Dinas Perkim melakukan pembiaran terhadap bangunan-bangunan di jalan speksi. Karena itu, Kadis Perkim Kota Medan harus ikut bertanggung jawab," tegasnya lagi.

Soroti Kinerja Kadis Perkim

Lebih lanjut, Bahrumsyah menyoroti kinerja Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan, John Ester Lase, yang dinilainya belum menempatkan prioritas kerja pada hal-hal yang paling mendesak.

"Ada banyak hal yang seharusnya menjadi prioritas, salah satunya menertibkan bangunan di atas jalan speksi agar aliran air menuju sungai tidak tersumbat," ungkapnya.

Sinergi Antar Dinas Diperlukan

Politikus senior PAN itu juga menegaskan, Dinas SDABMBK tidak akan bisa bekerja optimal membenahi sistem drainase jika Dinas Perkim tidak terlebih dahulu menertibkan bangunan di jalur aliran air.

"Bagaimana Dinas SDABMBK mau memperbaiki drainase, sementara di atas aliran air itu ada bangunan yang dibiarkan berdiri oleh Dinas Perkim?"ujarnya.

Bahrumsyah berharap Pemko Medan dapat segera mengambil langkah tegas dan bersinergi antardinas untuk mengatasi persoalan banjir yang sudah menahun ini.

"Sekali lagi, Kadis Perkim harus ikut bertanggung jawab atas masalah banjir di Kota Medan. Jangan terus saling lempar tanggung jawab, karena yang dirugikan adalah masyarakat," pungkasnya.

Kadis Perkim, Jhon Ester Lase berulang kali dikonfirmasi masih bungkam. Beberapa kali dihubungi via panggilan telepon selalu menolak sambungan. 

Selain masalah bangunan liar dan banjir, Dinas Perkimcikataru Kota Medan juga tengah jadi sorotan karena sejumlah proyek bernilai milyaran belum ada progres, seperti Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Medan Islamic Centre, UMKM USU yang tak kunjung rampung. Selain itu, masalah sistem pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) jadi keluhan masyarakat Medan. 

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan