Menteri PKP Tinjau Rusunawa Seruwai, Bahas Hunian Layak untuk Warga MBR

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta anggota DPR RI Komisi V Dapil Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Seruwai di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (9/10/2025) malam.

Selain memastikan fasilitas di Rusunawa Seruwai dalam kondisi baik, kunjungan tersebut juga membahas rencana pembangunan rumah susun baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami (Pemko Medan) berterima kasih. Ini dua menteri sekaligus hadir meninjau Rusunawa. Semoga pembangunan segera terealisasi dan gedung baru bisa diserahterimakan tahun depan,” ujar Zakiyuddin.

Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar Sirait mengatakan, lahan yang digunakan merupakan milik Pemko Medan dan dinilai sangat ideal untuk pengembangan kawasan hunian.

“Saya datang bersama kawan baik saya, Pak Ijeck, anggota DPR Komisi V dari dapil ini. Tujuannya untuk meninjau sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan rumah susun bagi MBR,” kata Maruarar.

Ia menyebutkan, hasil peninjauan menunjukkan kondisi lingkungan yang sudah memadai dan siap dikembangkan.

“Saya sudah bertemu warga. Airnya baik, tempatnya nyaman, dan lahannya kosong, tidak ada yang menduduki. Ini bagus untuk dikembangkan,” jelasnya.

Maruarar menegaskan, pihaknya telah menugaskan Dirjen terkait untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan bersama Pemko Medan.

“Saya sudah tugaskan Ibu Dirjen untuk berkoordinasi dengan Pemko Medan agar semua proses administrasi segera dibereskan. Data lahan dan status hukumnya harus jelas,” tegasnya.

Selain rencana pembangunan Rusunawa baru, Maruarar juga menyinggung program rumah subsidi nasional yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target pembangunan 350.000 unit tahun ini.

“Subsidi bunganya hanya 5 persen, uang mukanya 1 persen, dan tenor bisa sampai 20 tahun. BPHTB dan PBB juga digratiskan bagi MBR,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan perumahan rakyat harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan warga.

“Rumah perlu kehidupan. Karena itu, ekonomi rakyat juga harus dibangun, termasuk UMKM, kontraktor, dan toko bangunan agar ikut tumbuh,” ucapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah (Ijeck), mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar program perumahan rakyat merata di seluruh daerah.

“Kami ingin masyarakat memiliki rumah layak huni sesuai program Presiden Prabowo. Selain rumahnya, para kontraktor, developer, hingga UMKM juga mendapat manfaat dari kredit murah dan subsidi pemerintah,” ujar Ijeck.