NasDem Kritisi Masalah Tarif Parkir Melonjak Tanpa Aturan, Karcis Ilegal Beredar, Dishub Bungkam

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang ramah investasi, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga soal parkir. Dorongan itu disampaikan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Afif Abdillah  menekankan percepatan infrastruktur dan UMKM agar jadi fokus Pemko Medan, Selasa (30/9/2025) 

Afif menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi Kota Medan. 

"Infrastruktur yang baik, menurutnya, akan membuka ruang bagi investasi baru sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat," katanya. 

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap UMKM. 

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian lokal yang mampu menjaga daya tahan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. P-APBD harus benar-benar memberikan ruang bagi UMKM agar tumbuh, berkembang, dan naik kelas," tegas Afif.

Ia mendorong Pemko Medan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan sektor swasta, guna menghadirkan program pendampingan serta pembiayaan yang mudah diakses bagi pelaku usaha kecil.

Dalam kesempatan itu, Afif juga menyinggung persoalan parkir yang kerap dikeluhkan warga. Banyak masyarakat yang sudah membayar stiker berlangganan, namun tetap ditarik tunai oleh juru parkir.

Ia juga menyoroti pungutan liar, tarif parkir yang melonjak tanpa aturan, hingga karcis yang diubah seenaknya.

“Hal-hal seperti ini melukai rasa keadilan warga Kota Medan dan menimbulkan keresahan yang terus berulang. Fraksi NasDem mendukung penuh agar Pemko Medan merevisi regulasi parkir. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi soal keadilan, kepastian, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah," ujarnya.

Afif menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran juga harus dijaga.

"Setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat. Karena itu, pengawasan internal maupun eksternal perlu diperkuat agar tidak terjadi kebocoran anggaran,"imbuhnya.

Dukungan terhadap P-APBD 2025

Afif menegaskan, pembangunan kota pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan rencana strategis daerah, berbagai prioritas kebijakan pembangunan telah dilaksanakan setiap tahun, termasuk pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam APBD 2024.