Polemik Musala Eks ITM Temui Titik Terang, Yayasan Janji Bangun Masjid Lebih Besar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Beberapa tokoh masyarakat, pengurus yayasan, perwakilan ormas, hingga pejabat kecamatan duduk bersama dalam satu forum menyikapi polemik Musala Eks ITM, di Aula Kecamatan Medan Kota, Selasa (23/9/2025)

Mereka berkumpul bukan untuk rapat biasa, melainkan untuk meredam polemik yang sempat menghangat, pembongkaran musala di area eks Kampus Institut Teknologi Medan (ITM).

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan Medan Kota, Endang Wastiani, dan didampingi Lurah Teladan Barat, Juni Hardian, menjadi ruang mediasi.

Hadir pula Prof. Zainuddin dari Yayasan Pendidikan Dwi Warna, perwakilan Yayasan Sosial Helvetia Faisal Saleh, Ketua MUI Medan Kota Deliman Siregar, perwakilan KUA Medan Kota, tokoh ormas, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat.

Lurah Teladan Barat, Juni Hardian, menceritakan awal mula polemik ini. Ia pertama kali menerima informasi pembongkaran musala lewat pesan singkat.

Setelah dicek ke lapangan bersama ulama, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, benar saja, bangunan musala itu telah dirobohkan.

"Kami tidak ingin ada polemik di Medan, kota ini harus kondusif, nyaman, dan tenteram," tegas Juni.

Bagi sebagian masyarakat, kabar pembongkaran itu tentu menimbulkan pertanyaan. Namun klarifikasi dari yayasan memberi jawaban. Prof. Zainuddin menjelaskan bahwa musala tersebut dibangun sejak tahun 90-an, tidak pernah digunakan untuk salat Jumat, dan dianggap sudah tak memadai.

"Mahasiswa yang akan menempati kampus baru jumlahnya ribuan. Musala lama tidak mungkin bisa menampung. Karena itu, kami bersama pengembang merencanakan masjid yang lebih besar di bagian depan kompleks," jelasnya.

Sayangnya, rencana ini kurang tersosialisasi sehingga menimbulkan salah paham.

Untuk menghapus keraguan, yayasan berkomitmen secara tertulis, masjid pengganti akan segera dibangun.

Dukungan juga datang dari perwakilan Yayasan Sosial Helvetia. Faisal Saleh menyebut pembongkaran musala lama justru menjadi langkah awal.

"Musala sebelumnya sudah tidak layak. Kami akan bangun masjid baru yang lebih representatif dan bisa dipakai masyarakat," katanya.

Mediasi menghasilkan dua keputusan penting. Pertama, yayasan akan membangun masjid di lokasi yang sama sebagai pengganti musala. Kedua, seluruh proses pembangunan akan menunggu izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Kesepakatan ini ditandatangani bersama sebagai pegangan agar tidak ada lagi polemik di kemudian hari.

Sekretaris Kecamatan Medan Kota, Endang Wastiani, menekankan bahwa hasil mediasi ini bukan hanya soal menyelesaikan sengketa, tapi juga menjaga silaturahmi. Semua pihak sepakat untuk mengawal pembangunan rumah ibadah tersebut demi kenyamanan bersama.