Fraksi PKS Soroti Penurunan Pendapatan Daerah hingga UHC di RAPBD Medan 2026

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rapat paripurna kembali digelar di Gedung DPRD Medan pada Senin (22/9/2025). Dari kursi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), suara kritis melalui juru bicara mereka, dr. Ade Taufiq Dengan menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

Bagi PKS, angka-angka dalam RAPBD bukan sekadar deretan nominal, tetapi cermin dari arah pembangunan kota dan nasib warga yang bergantung pada kebijakan pemerintah.

"Pada RAPBD 2025, pendapatan diproyeksikan Rp7,27 triliun lebih. Namun di RAPBD 2026 justru turun menjadi Rp7,22 triliun. Kami mempertanyakan dasar kajian yang membuat pendapatan daerah justru menurun,” ungkap Ade Taufiq. 

Tak berhenti di situ, Fraksi PKS juga mengulik perubahan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari catatan mereka, ada 17 OPD yang mendapat tambahan anggaran, sementara 2 OPD justru mengalami pengurangan. 

“Kami ingin tahu, apa pertimbangan perubahan ini,” tanyanya.

Isu kesehatan pun ikut disorot. PKS menilai program Universal Health Coverage (UHC) Premium 2026 harus diiringi evaluasi serius dari pelaksanaan sebelumnya, terutama layanan BPJS di rumah sakit mitra. Selain itu, peningkatan daya saing RSUD Bachtiar Ja’far di Medan Utara juga menjadi perhatian.

“Kami juga mempertanyakan proyeksi belanja daerah Rp7,32 triliun lebih, serta kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang belum mampu memberi kontribusi signifikan terhadap PAD,” tambahnya.

Dalam pandangannya, Ade Taufiq juga menekankan pentingnya memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam RAPBD 2026 agar benar-benar sejalan dengan kebutuhan rakyat. Ia mengingatkan agar inventarisasi aset pemerintah, terutama tanah dan bangunan, segera dituntaskan dengan kepemilikan sertifikat yang jelas. Aset yang terkelola baik, katanya, bisa menjadi sumber tambahan PAD bagi kota.

“APBD adalah instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Harapan kami, APBD 2026 mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan kualitas SDM,” katanya.

Di akhir, Fraksi PKS menitipkan pesan agar pengelolaan APBD 2026 dilakukan secara transparan, terukur, dan tepat sasaran. Bagi mereka, setiap rupiah yang tercatat di dalamnya adalah amanah besar demi kesejahteraan warga Medan.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan