15 Tuntutan Para Buruh se-Sumut, Begini Respons Gubernur Sumut Bobby Nasution

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespon soal sejumlah tuntutan yang diajukan oleh seratusan buruh Sumut, Kamis (28/8/2025). 

Sejumlah tuntutan yang menjadi sorotan Bobby Nasution diantaranya, tentang kenaikan upah, rumah layak huni, pasar murah, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penerapan outsourcing.
 
Hal itu dibahas Bobby Nasution saat pertemuan dengan sejumlah serikat pekerja di Kantor Gubernur Sumut hari ini.

Persoalan kenaikan upah para buruh dari 8,5-10,5 persen untuk tahun 2026, Bobby Nasution tak menjawab secara lugas. Ia menegaskan kenaikan upah berdasarkan sejumlah faktor.

Salah satunya, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 
 
"Aspirasi yang disampaikan tadi masih sangat wajar. Karena memang masalah pengupahan, semua ingin yang terbaik dari sisi masing-masing. Namun kita semua harus bisa melihat dari sisi kita sendiri dan lihat dari sisi orang lain, daerah, negara, yang juga harus kita pertimbangkan," jelasnya. 

Bobby juga merespon soal tuntutan para buruh terkait rumah layak huni. Saa ini pihak Pemprov sedang menyiapkan hal tersebut.

"Saya sangat mendukung para pekerja untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi yang diprogramkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI," jelasnya. 

Dikatakannya, pemerintah pusat telah memberi kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 15.000 unit untuk Sumut.
 
"Saya sudah berkomunikasi dengan REI untuk pembangunan rumah subsidi di Sumut. Kemampuan REI untuk membangun 27.000 unit. Dari sisi lahan dan pembiayaan sudah ready. Kalau buruh mau ngambil 10.000, wah senang sekali," jelanya.

Diterangkannya, jika para buruh selaka untuk mengambil perumahan subsidi yang dibangun oleh REI, Pemprov Sumut akan memberikan insentif berupa biaya di awal. 

"Seperti biaya notaris, propisi, BPHTB yang pembiayaannya melalui Bank Sumut atau BRI. Untuk para buruh, lokasinya direncanakan dibangun di dekat kawasan industri," jelasnya.

Terkait masalah PHK, Bobby pun menyampaikan ide agar para serikat pekerja berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mendata berapa jumlah pekerja yang saat ini mengalami PHK. 

"Kalau para pekerja yang di-PHK bergabung ke dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena Sumut menargetkan akan membangun 1.792 SPPG," jelasnya. 
 
Sebelumnya, Seratusan Buruh yang tergabung dalam elemen Exco Partai Buruh dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025).  

Dalam aksi ini mereka mengajukan 15 tuntutan diantaranya kenaikan upah gaji buruh dan penghapusan outsourcing. 

1. Hapuskan Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).

2. Segera sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.

3. Naikkan UMP dan UMK tahun 2025 sebesar 8,5,5 persen serta UMSP dan UMSK sebesar 0,5 persen -5?ri UMP dan UMK tahun 2026.