DEVISA HASIL EKSPOR, DEPRESIASI RUPIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 

Oleh: Dr. Tungkot Sipayung, Ekonom dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, PASPI & JOHN SARI H. Ketua GEKIRA SUMUT.

Salah satu perhatian Presiden RI Prabowo Subianto pada saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM&PPKF 2026) di DPR RI adalah terkait dengan DHE (Devisa Hasil Ekspor). Menurut Presiden, DHE dari kegiatan ekspor Indonesia ke negara lain  selama ini sebagian besar tidak kembali kedalam negeri melainkan parkir di luar negeri, sehingga perekonomian Indonesia menderita “kurang darah”.

Nilai DHE yang parkir di luar negeri memang belum tahu pastinya. Namun dari berbagai sumber mengemukakan sekitar USD 150 milyar per tahun, atau setara sekitar Rp 2300 trilyun . Jika angka ini benar, maka DHE tersebut mencapai sekitar 53 persen dari total nilai ekspor Indonesia tahun 2025 yakni USD 280 milyar. Suatu angka yang signifikan bagi perekonomian.

Dalam teori ekonomi makro, ada dua sumber suntikan (injection) “darah segar” yang membuat perekonomian bertumbuh secara berkelanjutan. Kedua sumber tersebut adalah pertama, investasi yang mencakup investasi swasta domestik, investasi swasta asing, investasi pemerintah, dan investasi masyarakat (tidak dibahas di sini). Kedua adalah net ekspor atau DHE dari hasil kegiatan ekspor Indonesia ke negara lain.

Dalam perekonomian normal DHE (dalam valuta asing) haruslah masuk kedalam sistem perekonomian melalui Bank Sentral ( yang kemudian dikelola menjadi cadangan devisa). Kewajiban DHE harus masuk ke dalam sistem perekonomian diatur dalam PP No 2 dan No 21 Tahun 2026. Tidak hanya wajib masuk ke dalam sistem perekonomian, DHE juga wajib dikonversi ke dalam mata uang rupiah agar menambah volume perekonomian domestik. Sesuai dengan UU No 7 tahun 2011 tentang rupiah, transaksi resmi dalam perekonomian Indonesia adalah dalam mata uang rupiah. Artinya apa yang kita sebut sebagai “perekonomian Indonesia” adalah rupiah. DHE jika tetap dalam valuta asing baik yang “parkir” di negara lain maupun “parkir” pada perbankan domestik, injection effek-nya ke dalam perekonomian tidak terjadi. Konversi DHE ke dalam rupiah melalui mekanisme penawaran kredit dari Bank Sentral dan Bank Umum, akan menginjeksi  “darah segar” ke dalam perekonomian dan selanjutnya melalui mekanisme multiplier perekonomian domestik, “darah baru” ( yang berasal dari DHE) tersebut akan menghasilkan “kue ekonomi” atau DHE injection effect yang dinikmati rakyat Indonesia berupa pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, penciptaan pendapatan dan seterusnya.

“Kue ekonomi” tersebutlah yang menjadi manfaat yang dinikmati masyarakat dari adanya kegiatan ekspor meskipun tidak seluruh masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan ekspor. Sebaliknya “kue ekonomi” itu jugalah yang hilang dari perekonomian jika DHE tidak masuk dalam perekonomian domestik. Dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian (opportunity loss) yang dialami masyarakat Indonesia akibat dari tidak masuknya DHE bertahun-tahun selama ini. Mengapa perekonomian Indonesia selama ini sulit mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pengangguran dan kemiskinan sulit diatasi, saving- investment gap, fiskal gap juga sebagian akibat DHE ini parkir di luar negeri.

Tidak hanya “ kue ekonomi” tersebut yang hilang akibat DHE parkir di luar negeri. Dampaknya juga terhadap mata uang rupiah. Pelemahan ( depresiasi ) terus menerus mata uang terhadap dollar Amerika Serikat  juga terpengaruh akibat tidak masuknya DHE tersebut.  Dalam konteks pasar valuta asing, masuknya atau konversi DHE ke perekonomian ( rupiah)  berarti meningkatkan permintaan rupiah ( supply dollar). Dengan tidak masuknya DHE dalam perekonomian menyebabkan permintaan rupiah lemah sehingga kurs rupiah mengalami depresiasi. Pada saat yang sama, penjualan rupiah ( supply rupiah) dan permintaan dollar USA selalu besar untuk kegiatan impor,  perjalanan luar negeri, pembayaran utang luar negeri maupun repatriasi deviden Penanaman Modal asing di Indonesia. Akibatnya rupiah pun mengalami pelemahan secara permanen.  Rupiah mengalami depresiasi terus menerus dari sekitar Rp 7000 per dollar USA pada awal tahun 2000 menjadi sekitar Rp 18000 per dollar USA pada awal Juni  2026.

Dengan demikian kiranya cukup jelas bahwa tidak masuknya DHE ke dalam perekonomian bukan hanya menghilangkan kesempatan Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi variabel penting yang membuat mata uang rupiah terus terdepresiasi dari tahun ke tahun. Dalam konteks inilah pemerintah melalui berbagai kebijakan mengupayakan agar DHE kembali ke Indonesia.

Sejak tahun 2019 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ( PP) No 1 tahun 2019 (terakhir PP21/2026) untuk mewajibkan DHE masuk kedalam perekonomian. Kebijakan ekspor satu pintu (PP 24/2026) juga dimaksudkan untuk memastikan DHE masuk dalam perekonomian. 

Kewajiban DHE masuk dalam perekonomian domestik bukan hanya terjadi di Indonesia. Semua negara melakukan hal itu sejak dahulu. Kita perlu belajar dari China yang konsisten mewajibkan DHE masuk ke perekonomian China, sehingga saat ini China berhasil mengakumulasi cadangan devisa terbesar dunia sekitar USD 3400 trilyun. Dengan cadangan devisa China yang begitu besar, China mampu melakukan investasi di berbagai negara baik untuk menciptakan pasar bagi produk ekspor dan tenaga kerja mereka maupun untuk menguasai cadangan energi dan mineral dunia, mengalahkan Eropa dan USA.

(*/Tribun-medan.com)