Siswa SMKN SPP Asahan Demo Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Sekolah, Ini Kata Kades

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Beredar video siswa melakukan unjukrasa terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sekolah Pertanian Pembangunan (SMKN SPP) Asahan, di Desa Rawang Pasar 5, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Jumat (30/1/2026).

Dalam video tersebut, menarasikan bahwa para siswa melakukan aksi unjuk rasa atas mosi keberatan berdirinya KDMP di lingkungan sekolah.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa personel TNI turun ke lokasi pembangunan yang merupakan lahan praktek pertanian siswa.

"Ini anak-anak sekolah SMKN SPP Asahan melakukan demo ini, mosi keberatan terkait koperasi merah putih yang ada di sekolah SMKN SPP Asahan, namun belum ada izin dari pejabat yang berwenang. Sehubungan dengan pembangunan di sekolah SMK SPP Asahan," kata perekam video.

Ia mengaku, ada dugaan tidak ada kesepakatan titik koordinat antara kepala desa dan kepala sekolah SMKN SPP Asahan.

"Ini guru-guru dan murid-murid keberatan dengan pembangun koperasi merah putih. Hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Ini jenis pembangunannya, sementara lokasi yang dibangun adalah lahan praktek SMKN SPP Asahan, dimana ini merupakan lahan produktif yang dikelola oleh pihak sekolah. Sementara pihak sekolah masih menunggu izin dari bapak Gubernur, namun pembangunan tetap berlanjut," kata seorang pria dalam video.

Di video lain, terlihat adu mulut antara pihak diduga dinas pendidikan dengan kepala Desa Rawang Pasar 5, terkait proses pembangunan tersebut.

Kepala Desa menyebutkan dirinya adalah pengawas KDMP tersebut terlihat berargumen dengan salah seorang berpakaian batik.

"Kalau bapak pengawas, tolong tunjukan sama saya SK bapak, lapor ke kami. Kami disini menjaga rumah kami, ini wilayah sekolah dan tanah negara, harus dijaga," ujar pria berbadan tinggi berbatik tersebut.

Sementara saat di Konfirmasi, Kepala Desa Rawang Pasar 5, Hartoyo mengaku izin dari Gubernur terkait lahan Koperasi Desa Merah Putih tersebut sedang dalam pengurusan.

Kendati begitu, menurutnya, pembangunan tetap dilakukan karena adanya instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan untuk pembangunan koperasi merah putih.

"Saya sudah surati Bupati terkait izin penggunaan koperasi merah putih, Bupatilah yang menyurati provinsi untuk izin, karena itu masih dalam kawasan pengurusan Sekolah Menengah Atas (SMA), jadi itu masih wilayah Provinsi," kata Hartoyo.

Katanya, sekolah keberatan atas pembangunan tersebut dan meminta agar pembangunan dilakukan setelah jelas memiliki izin dari Gubernur Sumut.

"Sesuai dengan peristiwa tadi, cuma karena agak dibesarkan sama kepala sekolah, didatangkan lah murid-muridnya untuk memberhentikan yang dibangun oleh koperasi merah putih," katanya.

Katanya, sebelum pembangunan, sudah dilakukan musyawarah antara pihak sekolah, desa, hingga beberapa pihak terkait.