Dukung Prabowo-Gibran, Lintas 98 Sumut Yakin Tata Kelola Pemerintahan Dapat Lebih Baik

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Puluhan  aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut dan 98 Resolution Network menyampaikan dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Mereka menilai, program pemerintah saat ini telah berjalan sesuai cita-cita reformasi seperti pemberantasan korupsi hingga peningkatan anggaran pendidikan. 

"Kita coba menyikapi dinamika-dinamika politik yang terjadi belakangan ini atas beberapa kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan Presiden Prabowo belum masuk perform dan mereka mengajukan untuk reformasi jilid 2," kata Juru Bicara 98 Relosution Network Turman Simanjuntak di Medan, Jumat (26/6/2026).

Turman menjelaskan jika mereka tidak masuk dalam ruang perdebatan terkait dengan tuntunan kelompok masyarakat maupun mahasiswa akhir-akhir ini. 

Ia menilai jika tuntunan aktivis pada saat reformasi dulu masuk dalam implementasi Prabowo.  

Hanya saja, seluruh tata pengelolaan kebijakan oleh pemerintah harus berjalan lebih baik. 

"Kami sebagai aktivis 98 pendukung Presiden Prabowo akan mengawal kebijakan, mengawal pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, tapi di satu sisi kami akan tegas tetap mengkritisi seperti kami bisa menyampaikan presiden melalui kabinetnya tetap melakukan perbaikan tata kelola," jelasnya. 

Dalam pernyataannya, mantan aktivis reformasi ini menyoroti beberapa program pemerintah. 

Mulai program makan bergizi gratis yang dianggap penting untuk mendukung pendidikan anak Indonesia, hingga pemberantasan korupsi bagi pelaku kejahatan khususnya disektor pengelolaan sumber daya alam. 

Koordinator acara yang juga bagian dari Lintas 98 Sumut, Edison Marbun, mengajak seluruh pihak untuk introspeksi soal 28 tahun reformasi. 

Edison menyebut, demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi adalah demokrasi semu. 

"Selaku eksponen gerakan 98, kami mengajak seluruh pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi, karena sepanjang 28 tahun reformasi memberikan kontribusi demokrasi politik masih terdapat kekurangan, karena jika demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu," kata Edison. 

"Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic, hal ini membajak demokrasi politik sekaligus hajat hidup rakyat banyak," lanjutnya. 

Edison menuturkan demokrasi Indonesia harus  berlandaskan sosio demokrasi, bukan liberal.

Sehingga akses rakyat ke sumber kekayaan negara tidak boleh diabaikan.