Bupati Samosir Buka Musrenbang RKPD 2027, Dorong Pembangunan SDM dan Penguatan Ekonomi

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027 yang berlangsung di Sopo Bolon HKBP Pangururan kemarin, Rabu (11/3/2026).

Ditandai dengan pemukulan gendang (gondang), Bupati samosir Vandiko Gultom bersama Gubsu yang diwakili Perencana Ahli Utama Effendi Pohan dan unsur Forkopimda membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027.

Mengangkat tema "Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat", musrenbang tersebut dilaksanakan secara hybrid. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, Staf Ahli Bupati dan Asisten, pimpinan perangkat daerah, camat se-Kabupaten Samosir, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya.

Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan, tema Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 merupakan penyelarasan terhadap rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui metode pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat holistik.

Ia menjelaskan, pemilihan tema tersebut menegaskan komitmen Kabupaten Samosir dalam percepatan pembangunan yang berpusat pada fokus pembangunan sumber daya manusia, melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan dan karakter masyarakat agar mampu beradaptasi, berdaya saing serta berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Sejalan dengan pembangunan SDM, ia juga mendorong penguatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja, dengan ekonomi yang kuat, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya secara nyata.

Di sisi lain, prinsip inklusi sosial menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kurang beruntung, memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan manfaat pembangunan.

"Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, melainkan harus menjangkau seluruh warga secara merata dan berkeadilan," tutur Vandiko, Rabu (11/3/2026).

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa seluruh fokus pembangunan tersebut akan dijabarkan ke dalam 11 program dan 45 kegiatan hasil terbaik cepat (KHTC) sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.

Effendi Pohan menjelaskan bahwa visi besar pembangunan Sumut adalah Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

Menurutnya, visi ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi arah kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat.

"Pembangunan yang kita rancang harus berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat, karena keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta ketahanan wilayah yang semakin kuat,” terang Effendi Pohan.

Ia terangkan, pada tahun 2027, fokusnya pada 4 arah kebijakan pembangunan utama, yaitu penguatan SDM unggul, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, dan pembangungan yang inklusif dan berkelanjutan.*

Jelasnya lagi, jika arah kebijakan ini kita jalankan secara konsisten, maka wajah Sumut pada tahun 2027 adalah masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, para petani dan pelaku usaha yang memperoleh peningkatan pendapatan, serta wilayah yang semakin terhubung, aman, dan produktif.

"Melalui forum Musrenbang ini, saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat," terangnya.