SOSOK Joao Mota yang Mendadak Mengundurkan Diri dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara

TRIBUN-MEDAN.COM -  Sosok Joao Angelo De Sousa Mota, atau lebih dikenal sebagai Joao Mota, adalah seorang aktivis di bidang pangan yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Nusa Tenggara Timur, sebuah organisasi sayap Partai Gerindra.

Joao juga memiliki peran penting dalam konflik Timor Timur, di mana ia bersama Octavio Soares mengampanyekan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Perpustakaan Nasional Australia bahkan menyimpan buku "The Fight for Freedom of Timor Loro Sa'e People: A Plus Trilogy" yang menceritakan perjuangan Joao bersama Octavio.

Pada 10 Februari 2025, Joao ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero), yang kemudian berubah nama menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada awal Mei 2025.

Dengan pengalaman lintas sektor yang luas, kepemimpinan Joao diharapkan membawa inovasi di bidang pertanian serta konsultan engineering.

Alasan Pengunduran Jao Mota

Pada Senin (11/8/2025), Joao Mota mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara setelah enam bulan menjabat.

Dalam konferensi pers yang disiarkan Kompas TV, Joao menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya petani, serta ke Presiden Prabowo Subianto karena belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional.

"Kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara, dan kepada presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf," ujarnya sambil menahan tangis.

Joao mengungkapkan bahwa salah satu alasan pengunduran dirinya adalah belum adanya dukungan maksimal dari stakeholder terkait, termasuk anggaran yang hingga kini masih nihil. Ia juga menyoroti sistem birokrasi di BPI Danantara yang dinilai berbelit-belit dan menghambat akselerasi program pangan nasional.

"Keseriusan Presiden dalam mendukung dan menggerakkan segala upaya untuk membuka kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya," katanya.

Joao mengaku frustasi dengan lambannya proses administratif di Danantara, yang seharusnya menjadi katalisator percepatan proyek strategis namun justru menjadi penghambat. Selama enam bulan menjabat, ia sudah empat kali diminta untuk membuat laporan feasibility studies (FS) oleh Danantara, namun anggaran untuk perusahaan pun belum cair seperser pun.

"Itulah birokrasi-birokrasi yang masih tetap dipertahankan dan dipraktikkan di dalam Danantara, sehingga sampai hari ini pun kami masih dimintakan lagi FS yang sampai hari ini mungkin sudah ketiga atau keempat kali yang kami serahkan," ujarnya.

Sebagai pengusaha yang terbiasa bekerja cepat dan taktis, Joao merasa tidak cocok dengan sistem birokrasi yang berbelit. Ia menyayangkan sikap Danantara yang dinilai tidak selaras dengan keseriusan Presiden dalam mendorong kedaulatan pangan.