Berjemur di Sunggal, Bupati Deliserdang: Koperasi Desa Merah Putih Hapus Sistem Rentenir

Di kesempatan itu, Bupati sempat menjelaskan, perihal penonaktifan 33 ribu lebih kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"FKDM bisa melihat potensi yang mungkin muncul dan sampaikan, 33 ribu itu dinonaktifkan karena memang dari Jakarta itu dinonaktifkan. Kementerian Sosial itu menonaktifkan terus setiap bulan, dan kita nggak tahu siapa yang nggak beruntung dinonaktifkan. Jadi selama mereka menonaktifkan, kita menutup pakai anggaran pemerintah daerah. Pada titik tertentu, anggaran daerah ini habis dan itulah yang saya sambungkan di P-APBD tahun 2025 untuk menampung yang baru," papar Bupati.

Bupati menekankan, tugas FKDM harus mendeteksi potensi yang ada sambil menyampaikan permasalahannya.

"Makanya, lima bulan baru disusun. Saya berharap FKDM inilah yang paling solid untuk melaksanakan salah satu tugas perpanjangannya pemerintah kabupaten. Tapi kalau tidak beres, tiga bulan akan kita reshuffle. Semua kerja ada reward dan punishmentnya," pungkas Bupati.

Pas Jempol Memang Jempol

Di sela-sela peninjauan pelayanan kesehatan di Kantor Desa Medan Krio bersama Wakil Bupati, Bupati berpesan kepada para tenaga kesehatan dan masyarakat harus paham, Program Berobat Pakai Jempol atau Pas Jempol bukan sekadar mendaftar dengan jari untuk membuka rekam medik elektronik. 

Tapi, Pas Jempol dimulai dari pendaftaran, pelayanan, hingga akhirnya mendapat obat. Dengan begitu, masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut akan mengatakan, memang pelayanan di Deliserdang itu Jempol.

"Itu yang harus dilaksanakan. Pelayanan tenaga kesehatan kepada masyarakat harus senyum dan ramah, artinya itulah esensi dari Pas Jempol tersebut," jelas Bupati.

Turut serta pada kegiatan Berjemur itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Deliserdang, Ny Hj Jelita Asri Ludin Tambunan dan Ketua Bidang I Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Deliserdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr Drs H Citra Effendi Capah MSP, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa se-Kecamatan Sunggal. (*)