SOSOK Inda Putri Manurung Jaksa Cekcok dengan Nikita Mirzani di Sidang, Paksa Pakai Baju Tahanan

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok jaksa yang cekcok dengan Nikita Mirzani viral di media sosial. Jaksa itu memaksa Nikita Mirzani memakai baju tahanan. 

Video cekcok jaksa dengan Nikita Mirzani di ruang sidang mendapatkan sorotan. 

Setelah ditelusuri Jaksa itu bernama Inda Putri Manurung. 

Inda cekcok dengan Nikita Mirzani saat di ruang sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Reza Gladys, Kamis (31/7/2025).

Inda Putri Manurung bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dari berbagai sumber diketahui, ia tercatata Lulusan Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Melanjutkan studi magister di Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Inda dikenal tegas dan profesional dalam menangani kasus-kasus pidana khusus. 

Ia juga tercatat sebagai JPU dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Adapun momen adu cekcok itu terjadi saat Inda Putri Manurung meminta terdakwa Nikita Mirzani untuk memakai baju tahanan, setelah sidang selesai.

Baca juga: Penculikan Anak di Marelan, Dalangnya Kerabat Sendiri: Polisi Tangkap Pelaku Tak Lewat 24 Jam

Baca juga: Cerita Ibu Siswa SD di Medan Marelan Diculik, Syok saat Jemput Anak tapi Sudah Dibawa Orang

Baca juga: AKHIRNYA Mbah Nortaji Dijemput 3 Anaknya Sekaligus Setelah Dibuang Anak Bungsu, Tangisnya Pecah

Cekcok bermula saat Nikita Mirzani di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut agar rekaman percakapan yang dijadikan salah satu bukti diputar secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Bukti tersebut menurutnya dugaan adanya pihak Reza Gladys memainkan proses sidang dengan membayar JPU dan Hakim.

"Saya minta rekaman itu diputar. Saya enggak mau kembali ke Rutan Pondok Bambu untuk kasus pidana yang konyol kayak begini. Sudah cukup lima bulan saya berdiam diri," ujar Nikita.

Namun bukti tersebut tidak diputar hingga akhirnya majelis hakim menutup persidangan.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memutar sendiri rekaman yang dimaksud bila tidak diputar oleh pihak yang berwenang.