Diduga Minta Rp 200 Juta ke Kadishub Siantar agar Kasus Dihentikan, Kanit Tipikor Diperiksa Propam

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak mengatakan telah menanyakan langsung ke Ipda Lizar soal dugaan pemerasan.

Hasil pemeriksaan, yang bersangkutan tidak melakukan pemerasan yang disebutkan Julham Situmorang. 

Ia menyebut apabila tuduhan itu benar, Julham Situmorang bisa melaporkannya ke Seksi Pengawasan ataupun Seksi Propam Polres Pematangsiantar. 

"Masyarakat bebas melaporkan. Kita ada wadahnya. Kalau memang memberikan kritik, saran dari masyarakat atau adanya kecurigaan-kecurigaan, kita ada wadahnya," kata Sah Udur, Senin (28/7/2025).

"Langsung saya melakukan pemeriksaan terhadap Kanit Tipikor dan penyidik dalam kasus ini. Dan saat ini Kanit Tipikor tetap akan melakukan tugasnya," sambungnya.. 

Disinggung terkait adanya pungutan lain yang diterima Kanit Tipikor maupun juru periksa sebesar Rp 5 juta per bulan dari pelapor, Sah Udur tidak bisa menjawab.

Ia meminta pihak Julham melaporkan dugaan pemerasan tersebut.

Sah Udur mengaku tak akan membela apabila anggotanya bersalah. 

"Kalau kami menjawab sekarang seakan-akan kami membela diri. Kalau beliau (Julham Situmorang) menyampaikan (dugaan permintaan) itu ada, kita ada Seksi Propam dan Seksi Propam, tetapi saya yakin kepada anggota saya," kata Kapolres. 

Dalam kasus ini, Kadis Perhubungan Drs Julham Situmorang ditetapkan sebagai tersangka sesuai Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Korupsi pada 16 Juli 2025. 

Kemudian telah dilakukan panggilan pertama terhadap Julham, namun yang bersangkutan beralasan sakit.

Polisi pun mengecek ke kediaman tersangka, namun Julham Situmorang tidak berasa di rumah. 

Polres Pematangsiantar kemudian melakukan panggilan kedua dan yang bersangkutan tidak kooperatif, sehingga polisi menerbitkan surat penangkapan. 

"Korban masyarakat (RS Vita Insani) yaitu sebesar Rp 48 juta. Uang sudah dikembalikan tetapi tidak menghapus perkara," katanya. 

Sudah Kembalikan Uang, Tim Pengacara Sebut Kadishub Siantar Harusnya Diberi Sanksi Etik Bukan Pidana

Tim Pengacara Kadis Perhubungan Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang mengaku secara prinsip sangat mendukung Program pemberantasan korupsi yang dielukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita.