Ada Dugaan Mark Up Anggaran BBM,  Auditor Temukan Indikasi Perilaku Koruptif di Dishub Binjai  

Begitu pun, Chairin tak bisa menjawab pertanyaan wartawan soal temuan auditor tersebut. 

"Datanya di Inspektorat," kata Chairin. 

Sementara itu, catatan auditor, dugaan mark-up pada realisasi belanja BBM di Dishub Binjai terjadi karena pucuk pimpinan pada OPD selaku pengguna anggaran itu tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Karenanya, hal tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pasal 10 ayat (1) huruf k dituliskan bahwa kepala OPD selaku pengguna anggaran memiliki tugas mengawasi pelaksanaan anggaran pada dinas yang dipimpinnya.